Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (Sejuk) mendesak berbagai pihak yang mengabarkan jumlah korban kerusuhan di Papua tidak menggunakan diksi “Pendatang”. Hal tersebut dinilai tidak relevan dan berpotensi memperluas dimensi konflik.
Pemerintah New Zealand (Selandia Baru) menegaskan pengakuannya bahwa Papua dan Papua Barat bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Kendati demikian, pemerintah negara itu mengatakan "sangat prihatin" dengan kekerasan baru-baru ini yang mengguncang Papua Barat.
Di Papua, terutama di kota-kota yang plural seperti Jayapura, Timika dan lain-lain, persoalan krisis identitas adalah wajar terjadi di tengah cepatnya perubahan sosial dan persaingan ekonomi, politik dan budaya yang tinggi.
Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI tidak terlalu berkesan dengan respon Presiden Joko Widodo untuk menyelsaikan konflik yang sedang terjadi di wilayah Papua. Menurutnya, imbauan-imbauan yangs angat datar dari mulut Jokowi sangat tidak memebrikan pengaruh bagi masyarakat Papua yang sedang dilanda kemarahan.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dan SAFEnet menyerukan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tidak kembali melakukan perlambatan akses internet (throttling) dalam menyikapi konflik yang terjadi Papua. Throttling dianggap sebagai tindakan yang melanggar hak publik untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas penembakan yang menewaskan anggota Polda Papua, Briptu Heidar.