Suap Bupati Kuasing, KPK Sita Uang Ratusan Juta Rupiah dan iPhone XR

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah orang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kuansing pada Senin (18/10/2021) malam.

Selain mengamakan 8 orang, KPK juga menyita uang Rp 500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan jumlah total Rp 80,9 juta, mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura dan serta HP Iphone XR.

Barang dan sejumlah uang itu diduga merupakan suap yang diberikan oleh PT Adimulia Agrolestari kepada Bupati Kuansing Andi Putra terkait izin Hak Guna Usaha (HGU) kebun sawit milik PT Adimulia.

PT Adimulia Agrolestari diketahui sedang mengurus perpanjangan sertifikat HGU yang mana dalam prosesnya perlu menyertakan surat persetujuan dari Bupati Kuansing Andi Putra.

Terungkapnya OTT Kuansing itu bermula dari KPK yang menerima informasi bahwa Bupati Kunsing akan menerima hadiah berupa uang Rp 200 juta terkait permohonan atau perpanjangan Hak Guna Usaha dari perusahaan swasta.

Dikutip Rabu (20/10/2021), Pada tanggal 18 Oktober 2021, sekitar jam 11.00 WIB, tim KPK mendapatkan informasi General Manager PT Adimulia Agrolestari, Sudarso dan Senior Manager PT Adimulia Agrolestari, Paino diduga telah membawa uang untuk diserahkan kepada Andi Putra dan masuk ke rumah pribadi Andi di Kuansing.

Sekitar 15 menit kemudian Sudarso dan Paino keluar dari Rumah Pribadi Andi Putra.

Beberapa saat kemudian tim KPK langsung mengamankan Sudarso, Paino, Yuda dan Juang di Kuansing.

Setelah memastikan telah ada penyerahan uang kepada Bupati, beberapa saat kemudian tim KPK berupaya turut pula mengamankan Andi Putra, namun tidak ditemukan sehingga tim KPK melakukan pencarian.

Informasi diperoleh menyatakan Andi Putra berada di Pekanbaru, sehingga tim KPK selanjutnya mendatangi rumah pribadi Andi di Pekanbaru, Namun tidak berada di tempat.

Selanjutnya tim KPK meminta pihak keluarga Aandi untuk menghubunginya agar kooperatif dan datang menemui tim KPK yang berada di Polda Riau.

Setelah itu, sekitar pukul 22.45 WIB, Andi Putra, Hendri Kurniadi (Supir pribadi), Andri Meiriki (Staf umum bagian persuratan Bupati), dan Deli Iswanto (Supir Bupati) mendatangi Polda Riau.

Selanjutnya tim KPK meminta keterangan kepada pihak-pihak dimaksud.

Dalam kegiatan tangkap tangan ini KPK menemukan bukti petunjuk penyerahan uang Rp 500 juta, uang tunai dalam bentuk rupiah dengan jumlah total Rp 80,9 juta, mata uang asing sekitar 1.680 dolar Singapura dan serta iPhone XR.

Kasus ini bermula saat Sudarso ingin memperpanjang hak guna usaha lahan kebun sawitnya dari 2019 hingga 2024. Sudarso kemudian menghubungi Andi.

Namun Andi menyebut persyaratan memperpanjang HGU dengan membangun kebun kemitraan minimal 20 persen dari HGU yang diajukan.

Tak lama setelah permintaan itu, Sudarso dan Andi bertemu. Dalam pertemuannya, Andi menyebut perpanjangan hak guna usaha yang dibangun di wilayahnya membutuhkan uang minimal Rp 2 miliar.

Sudarso menyetujui dan siap memberikan uang tersebut. Pada tahap pertama, Sudarso memberikan Rp 500 juta ke Andi Putra sekitar September 2021.

Sementara pemberian kedua, Sudarso menyerahkan Rp 200 juta ke Andi pada 18 Oktober 2021. Bupati Andi diduga telah menerima Rp 700 juta dari Sudarso.