Mega Ketua Dewan Pengarah BRIN, Dunia Riset Ditakutkan Bernuansa Orba

Jakarta, law-justice.co - Dewan Penasihat Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA), Herlambang Wiratraman mengkhawatirkan nuansa Orde Baru di dunia riset dan ilmu pengetahuan Indonesia.

Kekhawatiran itu menyusul pelantikan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

"Ini kan cara-cara Orde Baru pada nantinya, cara-cara Orde Baru yang mendekatkan pada proses-proses indoktrinasi. Saya kekhawatirannya di sana. Apalagi dengan hadirnya Megawati arahnya memang sudah ke arah itu," kata Herlambang seperti melansir CNNIndonesia.com, Kamis (14/10).

Herlambang menyoroti pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 yang menyebut Pancasila jadi pedoman dalam kebijakan riset dan inovasi. Ia khawatir BRIN hanya akan jadi lembaga indoktrinasi.

Herlambang mengatakan pemerintah bisa saja melarang sejumlah penelitian dengan dalih tak sesuai Pancasila. Ia khawatir hal itu membatasi kebebasan akademik.

Ia juga khawatir BRIN sekadar jadi alat politik rezim pemerintahan. Pasalnya, dewan pengarah lembaga itu dipimpin oleh ketua umum partai penguasa.

"Yang kita khawatirkan BRIN ini politisasi terhadap iklim produksi pengetahuan di republik ini," tuturnya.

Hal senada juga disampaikan guru besar dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra. Ia menyebut BRIN hanya menjadi alat politik, bukan wadah riset dan inovasi.

"Tidak pada tempatnya Ketua Dewan Pengarah BRIN ketum parpol yang tidak punya kepakaran soal riset dan inovasi. Boleh jadi BRIN menjadi alat politik," ucap Azyumardi lewat keterangan tertulis, Rabu (13/10).

Azyumardi berpendapat BRIN seharusnya dipimpin seorang peneliti berkaliber internasional. Ia menilai BRIN akan sulit bersaing dalam kapasitasnya sebagai lembaga wadah riset nasional.

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah menampik jika ada anggapan bahwa pengangkatan Megawati merupakan buah transaksi politik.

Basarah mengatakan pemerintah juga ingin riset dan inovasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga tidak keliru jika Megawati yang diangkat.

"Ini artinya Pemerintah ingin agar setiap kegiatan riset dan inovasi itu harus berpedoman pada Pancasila," kata Basarah beberapa waktu lalu.