PDIP Tuding Pemborosan pada Proyek Formula E, ini Bantahan Wagub DKI

Jakarta, law-justice.co - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membantah pernyataan Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta terkait potensi pemborosan anggaran pelaksanaan Formula E di Ibu Kota selama lima musim mencapai Rp4,48 triliun.

Riza mengklaim anggaran yang dikeluarkan Pemprov untuk menyelenggarakan ajang balap mobil listrik tersebut tidak sebesar yang disebutkan oleh PDIP.

"Tidak sampai sebesar itu biaya Formula E. Namun demikian silahkan saja bagi teman-teman PDIP kalau punya data silahkan disampaikan. Sejauh ini Formula E besarnya seperti yang disampaikan selama ini," kata Riza kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Selasa (31/8/2021).

Meski membantah, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta tersebut tidak menjawab berapa dana yang dikeluarkan Pemprov untuk menggelar Formula E. Ia meminta pertanyaan itu disampaikan kepada pihak Jakpro dan Dinas Pemuda dan Olahraga DKI.

"Ditanyakan sama Jakpro dan Dispora ya, total 5 musim itu berapa biayanya," kata Riza.

Sebelumnya, Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyatakan ada potensi pemborosan anggaran hingga Rp4,48 triliun untuk penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E di Jakarta.

"Ada potensi pemborosan anggaran Rp4,48 triliun. Sebuah jumlah uang yang sangat besar untuk sebuah program yang tiba-tiba menjadi isu prioritas," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Manuara Siahaan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/8).

Ia menjelaskan angka itu didapatkan dari pembayaran commitment fee selama 5 tahun sebesar Rp2,3 triliun. Biaya pelaksanaan selama 5 tahun sebesar Rp1,2 triliun dan dan bank garansi selama 5 tahun sebesar Rp890 miliar.

"Memang bank garansi ini sudah kembali. Penjelasan terakhir dari Jakpro, kita di Komisi B, kebetulan saya ada di Komisi B menjelaskan bahwa memang bank garansi itu sudah kembali. Tetapi comitment fee dan biaya pelaksanaan pendahuluan yang sudah sempat dikeluarkan oleh Pemprov tempo hari kan sudah sama-sama kita lihat," katanya.

Manuara mengatakan salah satu alasan pihaknya mengajukan hak interpelasi terhadap kebijakan Anies menggelar Formula E adalah soal pemborosan anggaran tersebut.

"Tujuan kami kalau ini distop maka realokasi anggaran yang seyogyanya ditempatkan untuk Formula E ini bisa membantu rakyat kecil," ujarnya.

Usulan interpelasi Anies terkait gelaran Formula E disampaikan Fraksi PSI dan PDIP. Sementara tujuh fraksi lain, Gerindra, NasDem, Golkar, PSI, PKS, PAN, dan PKB-PPP menolak rencana tersebut.