Gagal Tangani Covid & Tak Punya Empati, Pemerintah Didesak Minta Maaf

Jakarta, law-justice.co - Koalisi Masyarakat untuk Kesehatan Publik mendesak pemerintah meminta maaf atas situasi pandemi saat ini yang dinilai semakin tak terkendali.

Koalisi Masyarakat untuk Kesehatan Publik terdiri dari beberapa koalisi beberapa di antaranya yakni, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Amnesty International Indonesia, ICW, Koalisi Warga Lapor COVID-19, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Kurawal, hingga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Perwakilan Koalisi, Muhammad Isnur mengatakan pemerintah harus segera mengambil langkah luar biasa untuk menekan laju kegawatdaruratan pandemi. "Salah satunya meminta maaf kepada publik atas situasi ini dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan rumah sakit/ICU/dan layanan medis lainnya," kata Isnur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Dia juga menyebut, pemerintah harus segera melakukan evaluasi atas penanganan Covid-19 yang dinilai buruk selama ini. Setelah itu, pemerintah juga harus segera mengambil tanggung jawab secara penuh untuk mengendalikan Covid-19 secara nasional.

Dia mengingatkan hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maupun UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Termasuk juga kebijakan penanganan yang terpadu antardaerah," kata dia.

Isnur juga menyebut, Koalisi meminta agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, mulai dari peralatan kesehatan hingga obat-obatan yang diperlukan masyarakat. Pemerintah kata dia, juga harus hadir dalam memberikan informasi atas kabar hoaks jenis pengobatan dan penanganan Covid-19. "Menertibkan para spekulan yang memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga obat-obatan, dengan cara menyediakan dan mendistribusikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat," kata dia.

Terakhir kata Isnur, Koalisi meminta agar pemerintah menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat. 

Tak hanya itu, Koalisi juga mengingatkan kondisi fasilitas kesehatan sesungguhnya di lapangan juga harus dibuka secara akuntabel, sehingga menumbuhkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk taat menjalankan protokol kesehatan. "Pemerintah gagal untuk menyediakan layanan fasilitas kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat," kata dia. 

"Salah satunya meminta maaf kepada publik atas situasi ini dan memberikan solusi bantuan konkret terhadap keluarga yang berjuang mendapatkan perawatan rumah sakit/ICU/dan layanan medis lainnya," kata Isnur dalam keterangan tertulis, Rabu (7/7/2021).

Dia juga menyebut, pemerintah harus segera melakukan evaluasi atas penanganan Covid-19 yang dinilai buruk selama ini. Setelah itu, pemerintah juga harus segera mengambil tanggung jawab secara penuh untuk mengendalikan Covid-19 secara nasional.

Dia mengingatkan hal itu sebagaimana diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maupun UU No.4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular. "Termasuk juga kebijakan penanganan yang terpadu antardaerah," kata dia.

Isnur juga menyebut, Koalisi meminta agar pemerintah menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai, mulai dari peralatan kesehatan hingga obat-obatan yang diperlukan masyarakat.

Pemerintah kata dia, juga harus hadir dalam memberikan informasi atas kabar hoaks jenis pengobatan dan penanganan Covid-19. "Menertibkan para spekulan yang memanfaatkan situasi ini dengan menaikkan harga obat-obatan, dengan cara menyediakan dan mendistribusikan obat-obatan yang dibutuhkan masyarakat," kata dia.

Terakhir kata Isnur, Koalisi meminta agar pemerintah menyudahi komunikasi yang mencitrakan baiknya situasi dan beralih ke komunikasi risiko yang berempati, akuntabel dan merefleksikan kegawatdaruratan di masyarakat.

Tak hanya itu, Koalisi juga mengingatkan kondisi fasilitas kesehatan sesungguhnya di lapangan juga harus dibuka secara akuntabel, sehingga menumbuhkan kewaspadaan bagi masyarakat untuk taat menjalankan protokol kesehatan. "Pemerintah gagal untuk menyediakan layanan fasilitas kesehatan masyarakat dalam kondisi darurat," kata dia.