Ada Motif Bisnis Dalam Vaksin Gotong Royong, Ekonom Ungkap Fakta ini

Jakarta, law-justice.co - Ekonom Senior Fadhil Hasan menilai vaksin gotong royong dapat menimbulkan diskriminasi karena faktanya hanya dapat diikuti pegawai dari perusahaan besar dan multinasional.

“Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp 321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910. Total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi, termasuk harga pembelian dan pelayanan vaksinasi, yaitu Rp 879.140 per orang. Total biaya tersebut terlalu mahal bagi pengusaha kecil dan menengah. Ujar Fadhil Hasan yang juga pendiri Narasi Institute dalam acara zoominari kebijakan publik, Jumat (21/5/2021)

Dalam Zoominari tersebut hadir Kepala Lembaga Eijkman, Amin Soebandrio, Staf khusus III Menteri BUMN, Arya Sinulingga, Bos Jawapost Dahlan Iskan,  mantan Sekretaris Kementerian BUMN Muhammad Said Didu, Ketua Kadin Rosan P Roeslani, Ketua KPPU Kodrat Wibowo.

Fadhil Hasan menilai pekerja dari perusahaan kecil dan menengah tidak akan berkesempatan mendapatkan vaksin gotong royong dan akhirnya dengan sabar harus menunggu vaksin gratis dari pemerintah.

“Pemulihan ekonomi harusnya berawal bukan hanya dari perusahaan besar namun juga seluruh jenis badan usaha baik menengah maupun kecil, harga yang mahal menyebabkan usaha kecil dan menengah meminta pegawainya mencari sendiri vaksin gratis dari pemerintah, mengingat usianya masih produktif, mereka harus menunggu sampai prioritas terakhir” tambah Fadhil Hasan.

Fadhil Hasan berharap harga vaksin gotong royong perlu dijelaskan detail dan transparansinya kepada publik.

“Untuk menghindari persepsi diskriminasi dan motif bisnis, Kementerian BUMN, Kemenkes dan BIOFARMA perlu menyampaikan transparansi cost structure dari vaksin gotong royong kepada publik. Berapa biaya vaksin sinopharm dan kenapa hanya vaksin tertentu saja yang digunakan. Seharusnya vaksin gotong royong tidak hanya diikuti oleh perusahaan besar saja karena mahalnya harga dibebankan kepada perusahaan tersebut. Harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha
besar saja”. Ujar Fadhil Hasan

Motif Bisnis Dalam Vaksinasi Gotong Royong

Ekonom Achmad Nur Hidayat menilai vaksinasi gotong royong harus terbebas dari motif bisnis dari kelompok pihak tertentu.

“Harga vaksin gotong-royong yang mahal dan penggunaan jenis vaksinnya tunggal yaitu vaksin asal China, Sinopharm menimbulkan kesan bahwa vaksin gotong royong ini motifnya bisnis semata. everything about pharmacy business.” Ujar Achmad Nur Hidayat disapa ANH yang juga Direktur eksekutif Narasi Institute

Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp 321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No.HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.

Biofarma, BUMN ditugaskan untuk pengadaan vaksin sinopharm menjelaskan bahwa perbedaan harga vaksin Gotong Royong dan vaksin pemerintah yang lebih mahal disebabkan Biofarm melakukan impor vaksin jadi, sementara vaksin pemerintah itu Sinovac produksi sendiri.

ANH mengatakan bahwa Biofarma perlu menjelaskan detail harga dari impor vaksin jadi untuk vaksin gotong royong tersebut.

“Pemilihan jenis vaksin tertentu dari vaksin gotong royong juga menimbulkan persepsi publik bahwa vaksin gotong-royong pada akhirnya memiliki motif bisnis, diantaranya bisnis vaksin yang memberikan keuntungan kepada perusahan-perusahan farmasi dunia, terlebih lagi kemampuan produksi vaksin hanya ada dibeberapa negara tertentu saja.” Ujar ANH

ANH heran kenapa Pemerintah tidak memprioritaskan vaksin dalam negeri sendiri, padahal ini menyangkut ketahanan dan kesehatan nasional. ANH mempertanyakan kenapa vaksin merah putih tidak dipercepat riset dan pemasaran sehingga bisa digunakan dalam vaksin gotong royong maupun vaksin gratis pemerintah

“Optimalisasi vaksin inovasi anak negeri sendiri akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan farmasi akan kebutuhan vaksin. Presiden Jokowi ingin vaksinasi selesai tahun 2021 ini, sementara vaksin inovasi anak negeri baru dapat muncul dipasaran pada awal 2022. Dengan begitu vaksin inovasi anak negeri menjadi kurang bermakna bagi penghematan angggaran vaksin dan kepentingan nasional”. Ujar ANH

Narasi Institute berharap Indonesia seharusnya dapat memiliki vaksin inovasi sendiri seperti dari lembaga Eijkman mapun lab-lab universitas lainnya yang lebih cepat sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan kepada lembaga riset nasional agar vaksin inovasi merah putih diedarkan publik lebih cepat sebelum 2021 berakhir.

Tata Kelola Vaksin Gotong Royong Belum Sempurna

Ekonom Senior Fadhil Hasan menilai tata kelola vaksin gotong royong masih perlu diperbaiki mengingat belum ada pengawasan sistematik terhadap potensi pembebanan biaya vaksin kepada karyawan. “Tantangan dari harga yang tinggi vaksin gotong royong adalah apakah benar perusahaan tidak
akan membebani harga tersebut kepada para pekerja. Ujar Fadhil Hasan

Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07. Pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha dan penerimavaksin tidak bayar sendiri, karena dibayarkan oleh badan usaha maupun badan hukum.

Fadhil mengingatkan bahwa beban perusahaan sudah besar imbas resesi membuat perusahaan berpotensi akan membebankan kepada karyawan secara tidak langsung seperti pemotongan variabel lain seperti peniadaan tunjangan kinerja, ipk atau bonus lainnya.

Fadhil mengatakan tata kelola pengawasan pembebanan vaksin gotong royong kepada pegawai perlu melibatkan Kementerian Tenaga Kerja dan Asosiasi Pekerja.

“Terkait dengan pembebanan kepada pegawai, seharusnya ada pengawasan dengan sanksi ketat bila ada perusahaan yang membebani kepada karyawan secara tidak langsung maupun langsung. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Asosiasi Pekerja perlu dilibatkan dalam pengawasan vaksin gotong-royong ini”. Ujar Fadhil Hasan.

Narasi Institute berharap manfaat vaksin gotong royong jangan membebankan pegawai dan publik yang sudah banyak mendapatkan pengurangan tunjangan imbas pandemi COVID-19.

 

Vaksin Gotong Royong Jangan Bermotif Bisnis

1. Vaksin Gotong Royong merupakan upaya pemerintah dalam pelaksanaan vaksinasi yang akan mempercepat vaksinasi bagi kelompok masyarakat usia produktif.
2. Hal ini perlu diapresiasi karena akan mempercepat tercapainya herd immunity yang akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional.
3. Vaksin gotong royong diikuti secara antusias oleh perusahaan dan badan usaha besar. Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, sekitar 22.750 perusahaan telah mendaftar Program Vaksinasi Gotong Royong dengan peserta sebanyak sekitar 10 juta orang.
4. Tahap awal pelaksanaan vaksinasi gotong royong saat ini meliputi wilayah Jabodetabek untuk sekitar 220 ribu orang dari berbagai sektor industri, antara lain manufaktur,petrokimia, dan makanan-minuman.
5. Namun kepersertaan vaksin gotong royong bersifat diskriminatif karena tidak semua perusahaan khususnya perusahan berskala menengah kecil dapat membiayainya karena harganya dinilai terlalu mahal.
6. Harga Vaksin Gotong Royong ditetapkan Rp 321.660, dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/Menkes/4643/2021 tentang Penetapan Besaran Harga Pembelian Vaksin Produksi Sinopharm melalui penunjukan PT Bio Farma (Persero) dalam Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Covid-19 dan Tarif Maksimal Pelayanan untuk Pelaksanaan Vaksinasi Gotong Royong.
7. Sehingga, total biaya maksimal untuk dua kali vaksinasi, termasuk harga pembelian dan pelayanan vaksinasi, yaitu Rp 879.140 per orang. Total biaya tersebut dinilai terlalu mahal oleh pengusaha kecil dan menengah.
8. Seharusnya vaksin gotong royong tidak hanya diikuti oleh perusahaan top besar saja karena mahalnya harga dibebankan kepada perusahaan tersebut.
9. Harga Vaksin Gotong Royong yang terlalu mahal ini banyak dikeluhkan pengusaha kecil dan menengah yang akan melakukan vaksinasi kepada pegawainya, sehingga dikhawatirkan hanya dapat dijangkau oleh pengusaha besar saja.
10. Tantangan lain dari harga yang tinggi adalah apakah benar perusahaan tidak akan membebani harga tersebut kepada para pekerja. Sebagaimana diketahui bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07. Pendanaannya dibebankan kepada badan hukum atau badan usaha dan penerima vaksin tidak bayar sendiri, karena dibayarkan oleh badan usaha maupun badan hukum namun beban perusahaan yang sudah besar imbas resesi membuat perusahaan akan membebankan kepada karyawan namun tidak langsung melainkan pemotongan variabel lain seperti peniadaan tunjangan kinerja, ipk atau bonus lainnya.
11. Terkait dengan pembebanan kepada pegawai, seharusnya ada pengawasan dengan sanksi ketat bila ada perusahaan yang membebani kepada karyawan secara tidak langsung maupun langsung. Oleh karena itu, Kementerian Tenaga Kerja dan Asosiasi Pekerja perlu dilibatkan dalam pengawasan vaksin gotong-royong ini.
12. Harga vaksin gotong-royong yang mahal dan Penggunaan jenis vaksinnya tunggal yaitu vaksin Sinopharm dari China menimbulkan kesan bahwa vaksin gotong royong ini motifnya bisnis semata. everything about pharmacy business.
13. Hal tersebut akan menimbulkan pertanyaan besar apakah ada konflik interest didalam pengadaan vaksin dan apakah ada aturan persaingan usaha yang dilanggar.
14. Untuk menghindari persepsi tersebut, Kementerian BUMN perlu menyampaikan transparansi cost structure dari vaksin gotong royong kepada publik. Berapa biaya vaksin sinopharm dan kenapa hanya vaksin tertentu saja yang digunakan.
15. Biofarma institusi yang ditujukan untuk pengadaan vaksin sinopharm menjelaskan bahwa perbedaan harga vaksin Gotong Royong dan vaksin pemerintah yang lebih mahal disebabkan Biofarm melakukan impor vaksin jadi, sementara vaksin pemerintah itu Sinovac produksi sendiri.
16. Biofarma perlu dilakukan audit yang transparan dalam pengadaan vaksin sinopharm tersebut karena BUMN tersebut berpotensi mengumpulkan keuntungan yang berlebihan dari impor vaksin jadi tersebut.
17. Pemilihan jenis vaksin tertentu dari vaksin gotong royong juga menimbulkan persepsi publik bahwa vaksin gotong-royong pada akhirnya memiliki motif bisnis, diantaranya bisnis vaksin yang memberikan keuntungan kepada perusahan-perusahan farmasi dunia, terlebih lagi kemampuan produksi vaksin hanya ada dibeberapa negara tertentu saja.
18. Publik mempertanyakan kenapa vaksin merah putih tidak dioptimalisasi untuk digunakan baik dalam vaksin gotong royong maupun vaksin gratis pemerintah
19. Optimalisasi vaksin inovasi anak negeri sendiri akan mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perusahaan-perusahaan farmasi akan kebutuhan vaksin.
20. Presiden Jokowi ingin vaksinasi selesai tahun 2021 ini, sementara vaksin inovasi anak negeri baru dapat muncul dipasaran pada awal 2022. Dengan begitu vaksin inovasi anak negeri menjadi kurang bermakna bagi penghematan angggaran vaksin dan kepentingan nasional.
21. Indonesia seharusnya dapat memiliki vaksin inovasi sendiri seperti dari lembaga Eijkman mapun lab-lab universitas lainnya yang lebih cepat sehingga pemerintah perlu memberikan dukungan kepada lembaga riset nasional agar vaksin inovasi merah putih diedarkan publik lebih cepat sebelum 2021 berakhir.