Pegawai Ditanya Bersedia Lepas Jilbab, DPR Kecam KPK

Jakarta, law-justice.co - Kisruh pelaksanan tes untuk menjadi aparatur sipil negara terhadap pegawai KPK masih ramai diperbincangkan. Setelah ramai soal 75 orang yang tak memenuhi syarat, kini giliran pertanyaan aneh yang disorot, salah satunya soal kebersediaan untuk melepas jilbab.

Hal itu diungkapkan oleh seorang pegawai KPK perempuan yang mengaku ditanya perihal jilbab. Hal itu pun langsun gdiktirik anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni.

"Aneh menurut saya sih, ngapain sih yang kaya begitu-begitu. Kan KPK itu kan ASN sama dengan pegawai negeri yang lain, iya kenapa harus ngurusin yang kaya begitu-begitu. Kalau masalah jilbab itu kan kembali ke diri masing-masing antara dia dan suaminya. Bagaimana pemahaman dia tentang agama, kewajiban soal seorang muslimah harus memakai jilbab, enggak ada urusan dengan itu," kata Lisda, Jumat (7/5/2021).

"Menurut saya terlalu dibikin-bikin, terlalu diada-adakan ya, banyak masalah lainlah negara ini jangan ngurusin yang kaya gitu, ngurusin istri kedua lah segala macam," imbuhnya.

Dalam pertanyaan yang menyinggung bersedia lepas jilbab, jika pegawai KPK perempuan itu enggan melepas jilbab, dianggap lebih mementingkan diri sendiri. Menurut Lisda, penggunaan jilbab oleh seorang perempuan harus didukung dengan negara.

"Untuk agama Islam, tentu dia punya hak yang harus didukung oleh negara untuk memakai jilbab, jadi jangan dipaksakan, kita harus harus maju ke depan gitu loh. Jangan yang sudah pakai jilbab disuruh lepas, dia ngerti agama enggak. Kalau dia orang Islam tentu suatu kewajiban, tentu negara harus mendukung itu," ujarnya.

Apakah pertanyaan tes alih ASN pegawai KPK ini memandang rendah perempuan? Lisda mengatakan jangan membawa perempuan yang saat ini sudah setara kembali mundur seperti masa lalu.

"Dari zaman dulu juga perempuan berkiprah dalam pembangunan, baik agama mau pun negara, jadi zaman sekarang ini jangan urusan itu dipermasalahkan, (tapi) bagaimana kompetensi dari seorang perempuan ini juga bisa berkibar, punya kesempatan yang alhamdullilah sudah diberikan kesempatan yang sama oleh negara ya kan, oleh partai politik, jadi jangan kita mundur gitu loh, jangan baju aja yang dimasalahin," ucap Lisda.

"Aneh, sudah bingung kali (KPK) mau nanyain apa lagi," imbuhnya.

Salah seorang sumber detikcom di KPK yang merupakan pegawai perempuan sebelumnya mengaku ditanya perihal jilbab dalam tes alih ASN. Bila pegawai perempuan itu enggan melepas jilbab, dianggap lebih mementingkan diri sendiri.

"Aku ditanya bersedia enggak lepas jilbab. Pas jawab nggak bersedia, dibilang berarti lebih mementingkan pribadi daripada bangsa negara," ucap pegawai KPK itu, Jumat (7/5).

Pegawai perempuan KPK lainnya mengaku ditanya urusan pribadi. Dia pun heran dengan ragam pertanyaan itu.

"Ditanya kenapa belum punya anak," ucap pegawai KPK perempuan itu. "Ditanya kenapa cerai," imbuh pegawai lainnya.