Target Pertumbuhan Ekonomi 7% Pemerintah Dinilai Berlebihan oleh DPR

Jum'at, 16/04/2021 21:00 WIB
Anggota DPR dari Demokrat Marwan Cik Asan sebut target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 7% sangat berlebihan (Tribunnews)

Anggota DPR dari Demokrat Marwan Cik Asan sebut target pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 7% sangat berlebihan (Tribunnews)

law-justice.co - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7% oleh pemerintah sangat berlebihan. Pasalnya, masih ada beban mendasasr yang harus diselesaikan oleh pemerintah akibat pandemi Covid-19.

"Ada beberapa persolan mendasar yang perlu segera dikerjakan pemerintah. Misalnya, bagaimana kembali meningkatkan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga yang sejak pandemi mengalami kontraksi hingga 5,51 persen pada kaurtal II 2020," kata Marwan dalam keterangannya, Jumat (16/4/2021).

Marwan memahami bahwa target pemerintah antara lain dipicu adanya indikator positif di sejumlah sektor. Misalnya, perbaikan kinerja penjualan eceran dan trend positif pada indeks manufaktur.

Namun, menurut legislator Demokrat asal Lampung itu, indikator ini tidak cukup kuat untuk menetapkan target hingga lebih dari 7 persen. Sebaliknya, ia melihat peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan konsumsi rumah tangga sangat penting untuk dijadikan pijakan.

"Mengapa? Karena komposisi pertumbuhan ekonomi Indonesia hampir 60 persen disumbangkan oleh sektor konsumsi rumah tangga," katanya.

Bagi Marwan, optimistik dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi sah-sah saja. Tapi alih-alih menjadi statemen bombastis belaka, akan lebih baik jika pemerintah fokus pada persoalan mendesak di depan mata.

"Selain itu, pemerintah juga perlu kembali menggairahkan investasi baik di pusat maupun di daerah, dengan harapan akan memberikan efek pengganda bagi ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan peningkatan pendapatan," terangnya.

"Karena sepanjang tahun 2020 telah terjadi penambahan pengangguran hampir 3 juta orang dan tingkat kemiskinan kembali naik menjadi 27,55 juta orang pada September 2020," imbuhnya.

Marwan juga mengingatkan, program PEN 2021 yang dijalankan pemerintah untuk mengatasi dampak pandemi Covid 19 perlu diperbaiki dan disempurnakan.

"Perbaiki agar tepat sasaran. Sebab salah satu andalan kita untuk perbaikan ekonomi di tengah pandemi ini ya PEN. Kalau tidak diperbaikiya tidak akan memiliki kontribusi nyata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021," tutupnya.

(Gisella Putri\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar