Legislator Pertanyakan Realisasi Vaksinasi Guru Jelang Dibukanya PTM

law-justice.co - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, mengatakan pembelajaran tatap muka (PTM) secara terbatas bisa dimulai pada Juli 2021, setelah guru dan tenaga pendidik divaksin Covid-19.

Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah transparan soal jumlah guru dan tenaga pendidik yang telah dan akan divaksin nanti.

“Jika vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik menjadi salah satu syarat diberlakukannya pembelajaran tatap muka, maka saya meminta pemerintah membuka datanya. Berapa jumlah guru yang ada, dan berapa banyak yang sudah divaksin," kata Netty dalam keterangannya, Sabtu (3/4/2021).

Netty menuturkan, berdasarkan informasi dari organisasi pendidik, vaksinasi terhadap tenaga pendidik dan siswa berjalan lambat. Hal ini justru membuat sulit apakah semua guru dan tenaga pendidik sudah divaksin pada Juli mendatang.

Netty memandang PTM sulit diberlakukan jika target vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik belum tercapai. "Kita tidak ingin PTM menjadikan anak-anak seolah kelinci percobaan dalam menghadapi Covid-19?," ujarnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pun meminta pemerintah agar target vaksinasi meliputi semua guru, baik yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik), maupun guru honorer yang jumlahnya sangat banyak.

Semua guru dan tenaga pendidik menurut Netty harus mendapat prioritas vaksinasi tanpa membedakan status. Ada kekhawatiran bahwa vaksinasi hanya diberikan kepada guru-guru yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) saja. Padahal, sangat banyak guru-guru honorer yang tidak terdaftar di Dapodik.

"Bagaimana nasib mereka jika harus melakukan PTM tanpa divaksin?,” ungkap Netty.

Netty yang juga Ketua Tim Covid-19 F-PKS ini mengatakan, semua prasyarat PTM mulai dari realisasi vaksinasi terhadap guru dan tenaga pendidik, sarana prasarana sekolah yang sesuai protokol kesehatan, hingga kesiapan siswa dan orangtua dalam mendukung PTM harus terpenuhi.

“Pemerintah perlu menganalisa kesiapan sekolah dalam menerapkan protokol kesehatan. Apakah semuanya sudah memenuhi standar prokes untuk pembelajaran tatap muka? Apakah sekolah-sekolah sudah semuanya mengisi Daftar Periksa Protokol Kesehatan? Hal-hal semacam ini harus diperhatikan sebelumnya agar perangkat di lapangan tidak gamang dan kelabakan saat kebijakan PTM diberlakukan,” katanya.