Harusnya Memang Moeldoko Dipecat dari KSP, Tapi Itu Tidak Akan Terjadi

law-justice.co - Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin sependapat agar Moeldoko dipecat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) di Istana Negara. Tapi menurut Ujang, itu tidak akan terjadi.

Presiden Jokowi didesak untuk segera memecat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko usai melakukan pencongkelan Ketum Partai Demokrat AHY secara inkonstitusional.

“Harusnya memang dipecat. Karena sudah mencoreng istana dan merusak tatanan demokrasi,” ujar Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin, Minggu (7/3).

Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ini, memecat Moeldoko kecil kemungkinan akan dilakukan Presiden Jokowi.

“Namun Jokowi tak akan pecat dia. Karena mereka sudah tahu sama tahu. Moeldoko tak akan berani mengambil alih PD dengan KLB-nya kalau ada pelarangan dari Jokowi,” katanya.

“Karena Jokowi membiarkan saja, akhir Moeldoko berani dan menjadi-jadi seenaknya berbuat yang di luar akal sehat,” jelasnya lagi.

Sementara itu, menghadapi serangan Moeldoko terkait kudeta Demokrat, Ketum AHY mengatakan tidak emosional dan sama sekali tak ragu. AHY juga menetapkan Moeldoko musuh bersama Demokrat.

Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan Kepala KSP Moeldoko telah melakukan hal-hal yang merusak demokrasi di Indonesia dan kedaulatan Partai Demokrat.

“Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal yaitu KSP Moeldoko yang berkomplot dengan segelintir kader,” ungkap AHY sebelum menggelar rapat dengan pimpinan DPD Partai Demokrat dari 34 provinsi, Minggu (7/3).

Ketum AHY mengatakan, segelintir kader yang mendukung Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat telah diiming-imingi oleh imbalan dan jabatan.

“Berkolusi dan mencoba untuk memutarbalikkan fakta, menggulingkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah berdasarkan Kongres ke-5 tanggal 15 Maret 2020,” ujar AHY.

Dikatakan, Partai Demokrat akan melawan untuk mempertahankan kedaulatannya.

Sebab Moeldoko sedang melegalisasi kepengurusan hasil kongres luar biasa (KLB) yang dinilai abal-abal di Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Kita sama sekali tidak ragu, kita tidak emosional. Yang kita lakukan hari ini adalah untuk melakukan segala hal yang memang untuk bisa menjaga kedaulatan kita bersama,” ujar AHY.