Tak Efektif Tekan Covid-19, PKS Sebut PPKM Kebijakan Setengah Hati

Jakarta, law-justice.co - Sebut PPKM Kebijakan Setengah Hati, PKS Minta Pemerintah Cari Formula Lain Tekan Covid-19

Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, meminta pemerintah mencari terobosan inovatif lain guna menekan angka kasus Covid-19 yang tak menurun meski pemerintah telah memberlakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali.

PPKM, kata Netty, terbukti tidak efektif menekan kasus karena mobilitas masyarakat terpantau masih tinggi di beberapa provinsi.

"Jika PPKM dianggap tidak efektif, seharusnya pemerintah kerja ekstra keras guna mencari terobosan inovatif dalam menekan angka kasus Covid-19. Untuk apa kewenangan kebijakan dan dukungan anggaran yang luar biasa besar jika tidak ada perubahan kondisi yang terukur," kata Netty dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan pemerintah melakukan karantina wilayah secara menyeluruh sebagai bentuk terobosan alternatif. Dari situ, kata Netty, pemerintah harus berfokus juga pada pembenahan sistem kesehatan.

"Sudah saatnya pemerintah fokus pada penanganan kesehatan dan lakukan karantina wilayah secara penuh. Pemerintah harus berani ambil opsi ini dan bertanggung jawab atas risikonya," ujarnya.

Netty menyebut PSBB dan PPKM merupakan salah satu bentuk kebijakan yang setengah hati. Kedua opsi itu diklaim bertujuan untuk membatasi mobilitas penduduk agar mata rantai penularan terputus. Nyatanya, di sejumlah tempat, seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, dan tempat hiburan kerumunan massa masih tetap terjadi.

"Di pasar tradisional, antrian dalam pengurusan SIM/STNK, rumah makan, bahkan kegiatan perkumpulan di masyarakat masih berjalan tanpa menaati prokes (protokol kesehatan).Tokoh publik dan influencer pun belum bisa jadi contoh yang baik bagi masyarakat dalam menjalankan PPKM," kata Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS DPR RI ini.

Akibat kebijakan yang setengah hati itu, lanjut Netty, kasus Covid-19 pun makin melonjak dan ekonomi tetap tidak pulih. Untuk itu, pemerintah seharusnya tidak hanya melakukan evaluasi PPKM Jawa Bali, tetapi juga harus mengerahkan segenap upaya guna mencari formulasi kebijakan yang lebih efektif.

Legislator asal Jawa Barat ini juga menyinggung soal orkestrasi penangananan pandemi Covid-19 agar tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih dan tidak sinkron.

"Jangan buat kebijakan yang hanya jadi gimmick politik. Sebab, jika kebijakan pemerintah tidak mampu menahan laju pandemi ini, saya khawatir, kita akan kehabisan waktu dan sumber daya," katanya

Netty lantas meminta pemerintah agar belajar dari negeri Bollywood yang tingkat tes Covid-19 terhadap masyarakatnya sangat tinggi. "Kita perlu belajar dari India yang jumlah testingnya sangat tinggi. Dengan populasi mencapai 1,3 miliar, India mampu melakukan testing hingga mencapai 197 juta orang, dilanjutkan dengan tracing dan treatment yang benar. Jadi tidak heran kalau angka Covid-19 di sana terus turun," pungkasnya.