Legislator PKS: Vaksin Bukan Alat Pamungkas Melawan Covid-19

Jakarta, law-justice.co - Pemerintah telah melakukan kegiatan vaksinasi kepada sejumlah pejabat dan tokoh publik. Anggota Komisi Kesehatan (Komisi IX) DPR RI, Netty Prasetiyani, mengingatkan bahwa vaksin bukan senjata pamungkas untuk menurunkan angka positif Covid-19.

"Saya perlu mengingatkan pada pemerintah dan masyarakat bahwa vaksinasi bukan satu-satunya cara untuk menurunkan angka kasus COVID-19," kata Netty dalam dalam keterangan tertulis, Ahad (17/01/2020).

Menurutnya, program vaksinasi baru dilakukan secara amat terbatas pada segelintir orang. Vaksin jadi siap pakai pun baru tersedia tiga juta dosis produksi Sinovac yang mendapat EUA dari BPOM tertanggal 12 Januari.

"Jadi, siapa pun yang telah divaksin, apalagi tokoh publik, harus menahan diri. Jangan sampai jadi salah kaprah, seolah setelah divaksin boleh bebas, lepas kendali dan tidak melaksanakan prokes (protokol kesehatan)," katanya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini pemerintah harus memberikan edukasi pada masyarakat agar memahami situasi sekarang dengan tetap menekankan disiplin protokol kesehatan.

"Pelibatan tokoh publik dan influencer dalam vaksinasi tahap awal adalah untuk mendukung penanganan pandemi, bukan malah membuat ambyar," ujarnya.

Dia pun meminta pemerintah agar terus meningkatkan upaya promotif dan preventif kesehatan melalui penguatan prokes, disiplin 3T dan 3M. "Sarpras kesehatan dan kesiapan faskes tingkat pertama harus ditingkatkan dalam penanganan penyakit katastropik sehingga dapat meminimalisir rujukan pasien ke RS yang sudah kewalahan menangani pasien Covid-19," kata Netty.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah agar memberikan dukungan pada hasil inovasi alat kesehatan produksi dalam negeri, seperti Genose. Tujuannya untuk mempercepat proses 3T. "Kita perlu membangun kemandirian bangsa dengan memberikan apresiasi pada karya anak negeri," kata Ketua Tim Covid-19 FPKS DPR RI ini

Terkait mekanime distribusi vaksin, Netty meminta pemerintah agar memastikan mekanisme distribusi vaksin dilakukan secara aman, tepat sasaran dan tercukupi sebagaimana yang telah ditentukan. Menurutnya pemerintah perlu menjamin kesiapan mekanisme distribusi dan manajemen vaksin termasuk sarana prasarana dan logistik rantai dingin yang sesuai standar.

Terkait penanganan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI), Netty meminta pemerintah agar menyiapkan langkah antisipatif.

“Pemerintah perlu memitigasi dan menyiapkan tata kelola jika terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) termasuk sistem monitoring dan pembiayaannya. Selain itu, pemerintah harus membuat pusat pengaduan KIPI secara terpusat. Jangan lepas tanggungjawab ke pemerintah daerah, terutama wilayah yang telah terdistribusi vaksin dan wilayah perbatasan," katanya.