Kisah Rossa Penyidik KPK Disekap & Dipecat Firli Terkait Harun Masiku
Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus suap yang menyeret politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.
Eks Penyidik KPK: TWK Era Firli Bahuri `Gagalkan` Tangkap Harun Masiku
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha membeberkan kisah soal buron KPK Harun Masiku sempat hendak ditangkap oleh timnya pada tahun 2021. Namun, katanya, upaya itu digagalkan oleh polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) era Firli Bahuri.
Tips Pajak Komisaris Perusahaan Sesuai Aturan Baru
Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada suatu lembaga atau industri harus membayar pajak penghasilan sebagaimana selama ini. Meskipun imbalan yang menjadi penghasilannya diperoleh secara tidak teratur.
Cara Valuasi Menilai Saham yang Benar-benar Murah
Esensi Valuasi tentu digunakan untuk mengetahui nilai harga wajar sebuah saham. Harapannya, agar Anda bisa mendapatkan saham di harga murah dan menjualnya saat nilai wajarnya sudah tinggi, meski demikian valuasi tentu tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya analisis.
Daripada Korban Judi Online, Guru Honorer Lebih Layak Dapat Bansos
Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar menyatakan bahwa wacana pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk korban judi online sebagaimana disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy tidak masuk akal.
Model Baru SIM Ada Gambar Mobil dan Motor yang Berlaku Mulai Juli
Aparat Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) akan mengubah format Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan menyematkan logo motor atau mobil di bagian depan. MenurutKasubdit SIM Kombes Pol Heru Sutopo menjelaskan logo motor maupun mobil pada SIM berfungsi untuk memudahkan polisi luar dan dalam negeri untuk mengetahui peruntukan SIM yang digunakan.
Mahfud MD: Hukum Diatur Sesuai Pesanan Penguasa!
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa hukum bukan lagi berfungsi untuk batasi kekuasaan pemerintah. Sebaliknya, hukum diatur sesuai keinginan penguasa.
Hasto: Hukum Era Jokowi Lebih Buruk dari Orba dan Zaman Kolonial!
Dia merasa praktik hukum era Jokowi seakan lebih buruk daripada Era Kolonial dan Orba. Dia mencontohkan, seorang yang dipanggil atau ditahan oleh penegak hukum masih bisa didampingi pengacara pada Era Kolonial dan Orba, namun kini malah tidak.
Ketika Jokowi Disebut Berpikir Tidak Mungkin PDIP Bisa Menggaet Anies
Pengamat Politik, Rocky Gerung menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu berpikir tidak mungkin Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bisa menggaet Anies Baswedan menjadi calon gubernur (cagub) di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jakarta 2024.
Benarkah Pembangkit Listrik Dikuasai Elite-Elite Kaya?
Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo kembali mengeluarkan kebijakan kontroversial. Kali ini, ia menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 pada akhir Mei lalu . Namun, kebijakan ini juga memiliki potensi untuk mendukung komitmen PLN dan peta jalan transisi energi menuju Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060 .