Nawaitu Redaksi

Tangisan Banteng Terluka, Antara Kelicikan dan Siasat Balas Dendam

Minggu, 09/06/2024 00:01 WIB
Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Republika)

Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri (Republika)

Jakarta, law-justice.co - Derai air mata kesedihan sepertinya senantiasa lekat dengan partai berlambang banteng (PDIP) dalam perjalanan politiknya untuk menggedor rasa simpati para pendukungnya. Tangisan itu biasa diperlihatkan oleh Ketua Umumnya maupun pengurus terasnya. Momen tangisan bisa mengambil tempat saat konggres partai atau sedang konperensi pers bersama media.

Tangisan itu meledak misalnya saat penyelenggaraan Kongres IV Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Pulau Dewata. Saat itu Ibu dan anak yaitu Megawati dan Puan Maharani kompak berurai air mata di di depan para pendukungnya.

Bukan hanya Megawati dan Puan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto juga tak kuat menahan tangis saat menceritakan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap berbeda partainya di Pilpres 2024.

Hasto tak bisa membendung air matanya. Suaranya terbata-bata dengan jari-jari tangan yang terus bergemeretak di meja. Hasto mengaku tak bisa berbohong bahwa seluruh kader PDIP saat ini tengah sedih karena kelakuan salah satu kadernya.

Derai air mata kesedihan juga tumpah saat Ketua DPP PDI Perjuangan  Puan Maharani tak kuat menahan air matanya saat membacakan poin rekomendasi eksternal hasil Rapat Kerjas Nasional (Rakernas) V di Ancol, Jakarta Utara pada Minggu (26/5/2024)

Puan menangis kala meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena ada kadernya di pemilu 2024 yang lalu melanggar konstitusi dan etika. "Sehubungan dengan adanya perilaku kader partai yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan berdisiplin dan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ideologi partai serta melakukan pelanggaran konstitusi, Rakernas V partai menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia," begitu katanya.

Memang Puan tidak menyebut siapa kader yang dinilai telah melanggar konstitusi dan etika. Tetapi publik segera paham kemana arahnya. TIdak lain adalah petugas partainya yang bernama Jokowi yang sekarang menjadi orang nomor satu di Indonesia.

Parade tangisan yang dipamerkan oleh elite partai banteng itu ada yang membacanya sebagai bagian dari strategi licik partai untuk menarik simpati sekaligus mengelabuhi para pendukungnya. Dengan drama air mata siapa tahu berharap pendukungnya akan tetap setia bersamanya dan memaklumi segala tindakan dan sikap politik yang diambil partainya.

Benarkah adanya tangisan tangisan kesedihan itu sebenarnya hanya sebagai suatu modus kelicikan untuk menutupi sikap politik ambivalen yang telah dimainkannya ?, Bagaimana siasat balas dendam yang bakal dimainkan oleh elite banteng itu kepada kadernya yang dianggap telah melanggar konstitusi dan etika ?

Sarat kelicikan ?

Meskipun elite partai banteng itu  merasa telah dikhianati oleh petugas partainya tetapi reaksi yang diperlihatkan telah menimbulkan ironi yang luar biasa. Respon yang membuat banyak orang bertanya tanya ada apa dibalik sikap partai banteng yang terkesan mendua.

Bagaimana tidak ?, dengan tangisannya Puan menyesalkan sikap kadernya dalam hal ini Jokowi dan Gibran yang  jelas jelas telah melanggar garis kebijakan partai yakni berada di kubu Prabowo pada hal PDIP secara resmi mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD . PDIP tidak memecat  Jokowi dan Gibran yang telah melanggar konsitusi dan melanggar etika. Elite PDIP tidak memecat keduanya seperti halnya yang dilakukannya kepada Budiman Sujatmiko dan kader PDIP lainnya yang langsung di pecat karena tidak loyal pada partainya.

Pada hal pemecatan itu seharusnya segera dilakukan karena kadernya telah merusak tatanan berbangsa dan bernegara melalui kebijakan kebijakannya yang mengkhianati perjuanga reformasi yang diinisiasi oleh para mahasiswa. Seperti diketahui bersama, selama berkuasa dua periode,  Jokowi dinilai telah merusak dan menghancurkan reformasi setelah berkuasa hampir 10 tahun lamanya dengan dukungan Megawati dan kawan-kawannya

Dalam sejarah, tidak ada buku atau catatan yang mengabarkan andil Jokowi saat Reformasi terjadi yang mengakibatkan mahasiswa dan rakyat menjadi korban saat berjuang menggulingkan Orde Baru (Orba).  Salah satu amanat reformasi adalah berantas KKN. Tapi saat ini, KKN oleh Jokowi dijadikan agenda utama kekuasaannya. Itu artinya, Jokowi adalah musuh utama Reformasi yang telah digaungkan selama lebih 25 tahun lamanya.

Jokowi sebagai kader partai banteng saat ini telah menjadikan dirinya dan kekuasaannya sebagai boneka oligarki dan proxy kepentingan para pemodal untuk mengusai Indonesia. Rakyat dibuat menderita akibat utang dan infrastruktur ugal-ugalan yang jadi beban rakyat dan negara. Penegakan hukum tidak berdaya dan hanya menysar mereka yang tidak berdaya.

Atas semua itu maka partai banteng sebagai pengusung Jokowi harusnya bertanggungjawab dan tidak lepas tangan begitu saja. Apalagi dengan bersandiwara menangis nangis untuk menutupi dosa dosa yang telah dilakukan oleh petugas partainya. Kalau mau serius, partai banteng harus segera memecat kader partainya untuk menyelamatkan bangsa dan negara dari virus KKN yang telah ditebar kadernya.

Partai banteng mempunyai segala kemampuan dan modal untuk menghentikan kadernya yang dibilang  telah melanggar konstitusi dan melanggar etika. Dengan kekuataannya yang ada di Parlemen, partai banteng bisa melakukan langkah langkah politik untuk perbaikan bangsa. Diantaranya dengan menginiasi hak angket pemilu curang yang juga telah dikeluhkannya, menolak kebijakan kebijakan kontroversial Jokowi yang merugikan rakyat, bangsa dan negara serta memakzulkannya.

Tetapi alih alih semua itu dilakukan oleh partai Banteng, partai ini justru menjadi penyokong utama kebijakan Jokowi di Parlemen sehingga menghilangkan fungsi pengawasan yang seharusnya dimainkannya. Kebijakan itu seperti pembangunan IKN (Ibukota Negara), kereta cepat Bandung -Jakarta, pembuatan UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Minerba, UU Corona dan lain lainnya.

Alih alih menolak kebijakan kebiijakan kontroversial itu malah justru menjadi pendukungnya. Hampir semua kebijakan Jokowi diamininya dan tentunya semua atas restu dan sepengetahuan Ketua Umum partainya.

Potensi untuk menghentikan kadernya yang dibilang telah melanggar konstitusi dan etika sebenarnya juga bisa dilakukan di ranah eksekutif dengan cara menarik tujuh Menteri banteng yang sekarang masih ada di pemerintahan yang berkuasa. Tapi nyatanya mereka tetap dibiarkan ada disana menikmati segala macam fasilitas negara yang tentunya akan memberikan nilai plus bagi partainya.

Kalau kita menyaksikan itu semua kemudian membandingkan dengan aksi gebrak meja dan tangisan elite partai banteng, rasa rasanya ikut mengelus dada. Sehingga wajar kalau kemudian muncul penilaian kalau tangisan dan gebrak meja yang selama ini dipamerkan hanya sandiwara politik belaka.

Hanya sebagai langkah politik partai banteng untuk menarik simpati massa seolah olah kritis pada pemerintahan yang dipimpin oleh kader partainya tetapi tidak mau mengambil resiko untuk meninggalkan segala kenikmatan yang telah didapatkan dari kader partainya yang sekarang berkuasa. Kalau demikian fenomenanya, ini apa namanya ?

Siasat Balas Dendam

Manuver partai banteng yang suka nangis nangis, mengeluh dan gebrak meja seolah olah ia melawan kebijakan kader partainya sendiri yang telah melanggar konstitusi dan melanggar etika memang menjadi fenomena yang perlu di sikapi dengan waspada.

Jangan sampai sikap sikap politik yang sarat dengan drama itu kemudian memuculkan sikap simpati dan iba. Karena harus dipahami selama dua periode pemerintahan yang dipimpin oleh kader partainya, telah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi rusaknya  hukum, demokrasi dan tatanan berbangsa dan bernegara.

Kalau kemudian partai banteng seolah oleh berubah /berkamuflase menjadi partai yang kritis terhadap pemerintah yang sekarang berkuasa maka langkah ini menjadi acrobat politik yang patut disikapi dengan rasa curiga. Jangan jangan langkah ini hanya menjadi sarana partai itu untuk membalaskan dendam pada kadernya yang telah berkhianat sambil menarik simpati dari rakyat Indonesia.

Hari hari terakhir ini nampak sekali elite politik PDIP sedang melancarkan kerja kerja politik dengan cara melancarkan sikap kritisnya terhadap situasi bangsa dan negara.Bahkan dengan tidak canggung-canggung, ia melancarkan kritik kerasnya terhadap kinerja pemerintahan Jokowi, maupun terhadap kualitas leadership Jokowi, yang pernah “dibaptisnya” sebagai petugas partainya.

Mereka bersikap kritis pada Jokowi sebagai kader partainya yang sekarang berkuasa sambil menunggu masa dimana Prabowo dan Gibran dilantik menjadi pemimpin baru Indonesia. Selama menunggu itu, mereka tidak mau terang terangan menyatakan posisinya sebagai oposan pemerintah yang sekarang berkuasa. Pada hal sikap tegas ini begitu ditunggu ketika partai banteng menggelar Rakernas yang barusan diselenggarakannya.

Sikap untuk tidak mengumumkan posisi partai banteng saat ini sebagai oposisi boleh disebut sebagai siasat politik “licik untuk mengamankan posisinya. Yaitu posisi aman bisa menikmati berkah kue kekuasaan disatu sisi tapi juga sebagai partai yang berharap dinilai sebagai partai kritis milik wong cilik yang memperjuangkan kepentingan mereka.

Uniknya, ditengah tengah manuver politik yang terasa ambivalensi ini , Ketua Umum partai banteng masih lantang menyuarakan idealismenya dihadapan pendukungnya ."Jangan enak-enakan saja, saya sudah bilang, partai ini mau saya jadikan partai pelopor. Kamu yang tidak bekerja untuk rakyat, out!" tegas Megawati saat Rakernas partainya beberap waktu yang lalu.

Tetapi mengapa ketika fakta terhidang didepan mata dimana kader partainya  yang sekarang berkuasa jelas jelas melanggar garis kebijakan partai, melanggar konstitusi dan melanggar etika tidak di suruh out atau dipecatnya ?

Putri mantan presiden pertama Indonesia, Soekarno itu juga meminta kadernya untuk tidak takut bila menyuarakan kebenaran. Ketakutan hanyalah ilusi yang mengganggu pikiran semata. "Sebab ketakutan hanyalah ilusi dan kita adalah manusia merdeka," tandas Mega.

Bisa jadi memang kadar perjuangan partainya baru sebatas menyatakan kebenaran saja tetapi belum sampai kepada sikap untuk mengambil kebijakan yang benar atau tindakan nyata untuk kepentingan bangsa dan negara.

Sikap dan perilaku partai banteng itu juga mengisyaratkan adanya dendam kesumat pada petugas partainya yang sekarang berkuasa karena dinilai telah berkhianat pada partainya tetapi tidak dilakukan secara kstaria karena mungkin menghindari efek negative yang bakal diterimanya. Maka jadinya seperti orang yang mau berjuang tapi takut mengambil resiko dari perjuangan yang dilakukannya. Pada hal dimanapun yang namanya berjuang itu butuh pengorbanan baik berupa jiwa, harta, waktu dan tenaga.

Ke depan kita berharap partai banteng akan lebih pas kalau berada di kubu oposisi saja melawan pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka. Sebab partai ini nampak akan sangat bagus kinerjanya bila berada diluar pemerintahan dengan sikap kritis dan garangnya. Tetapi akan menjadi partai yang kurang bermakna bila sedang diberikan amanah untuk memimpin bangsa dan negara, paling tidak hal itu sudah dibuktikan dengan kinerja pemerintah Jokowi yang merupakan kader partainya.

 

 

 

(Warta Wartawati\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar