Jumhur Hidayat baru saja menelpon saya terkait kunjungan Sekretaris PKB DKI dan rombongan kemarin, yang datang ke kantornya, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), organisasi buruh terbesar jumlahnya di dunia, saat saya ngopi di sebuah Cafe di Senopati Jakarta.
Dalam beberapa pekan terakhir, Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih, nampak rajin beranjangsana menemui elite politik yang menjadi mitra koalisi maupun elite politik yang semula menjadi rivalnya. Bahkan kunjungan silaturahmi juga dilakukan ke para seniornya yang ada di lingkungan tentara.
Dua hari setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) langsung menetapkan Prabowo-Gibran sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Pilpres 2024.
Perampokan uang negara (APBN) sudah sedemikian brutal. APBN bocor dalam jumlah tidak normal. Pelakunya sangat jelas, pejabat negara (ASN) dan politisi, seperti terungkap dari laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan), bahwa 36,67 persen dari anggaran Proyek Strategis Nasional mengalir ke ASN dan politisi. Artinya, dikorupsi oleh pejabat negara dan politisi.
Selama pikiran menolak menerima kekalahan, maka semua yang mengusung gerakan perubahan akan menang dari momen dan posisi yang luar biasa. Karena inilah pertarungan pikiran, bukan pertarungan fisik semata.
Ketegangan geopolitik, supply chain yang spesifik, hambatan dalam market entry, serta pandemi Covid-19 telah memicu kekurangan mikrochip atau semikonduktor global, yang secara signifikan mengganggu rantai nilai produk-produk penting mulai dari smartphone hingga mobil.
Suatu hari saya naik kereta komuter line (KRL). Ada deretan beberapa box sampah. Di situ tertulis Toxic. Saya lalu bergumam. Rupanya Toxic itu sampah. Sampah beracun pula.
Industri pertahanan di negara-negara Barat terus mengalami konsolidasi melalui merger dan akuisisi sejak 1950-an hingga saat ini. Melalui konsolidasi, jumlah produsen pertahanan makin sedikit dan terpusat pada beberapa pabrikan tertentu saja.
Sebagai bangsa merdeka yang selalu membina warga agar memiliki kesadaran bela negara yang tinggi, maka sudah semestinya berbagai ancaman patut diwaspadai. Sistem peringatan dini harus dibangun.
Pendidikan untuk semua merupakan amanat konstitusi dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) UUD 1945. Pasal tersebut menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia.