Memasuki arena konstitusi adalah saat-saat yang penuh tantangan berat bagi Anwar Usman. Baru tiga tahun menjabat sebagai Hakim, lembaganya digoncang oleh kasus hukum. Pimpinannya saat itu, Akil Mochtar, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas praktik lancung menerima suap dalam sejumlah sengketa pilkada. Sejak saat itu, kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konsitusi jatuh di titik terendah.
Gus Dayat–sapaan akrabnya– menampung puluhan anak jalanan di rumah berukuran 30x70 meter yang kini disebut dengan Majelis Preman (Maprem).
Elina Ciptadi masih ingat betul, awal tahun 2020 dunia sudah dihebohkan dengan satu virus yang bisa menular cepat dari satu orang ke orang lainnya. Skala penyebarannya sudah lintas negara sehingga WHO kemudian mengesahkannya sabagai pandemi global.
Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disapa HNW ditabalkan sebagai Ketua MPR RI di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode pertama. Menyambut amanah sebagai pimpinan MPR di tahun 2004, HNW pun melepaskan jabatannya sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Alumni Timur Tengah ini adalah satu-satunya dai di Indonesia yang mampu melintasi karir di dunia politik hingga menempati pucuk pimpinan di MPR RI.
Namanya dikenal dekat dengan isu-isu hukum dan penegakan HAM di Indonesia. Dedikasinya pada bidang advokasi kelompok terpinggirkan membuat dirinya semakin jatuh hati membantu kelompok marginal. Kini, Hasto Atmojo Suroyo yang menjadi Ketua LPSK bertekad menjadikan lembaga itu makin dikenal dan memiliki peran yang lebih luas dalam membantu dan melindungi saksi dan korban di Indonesia.Bagaimana perjalanan karir Hasto dan strategi agar tangan lembaga LPSK makin meluas di Indonesia, simak wawancaranya berikut ini.
Salah satu prinsip hukum yang hingga kini teguh ia pegang adalah "fiat justitia ne pereat mundus" atau tegakkanlah keadilan agar dunia tidak runtuh. Luhut Pangaribuan melintasi zaman orde baru sampai post-reformasi dengan segudang pengalaman di bidang hukum. Diskursus mengenai hukum sudah menjadi bagian dalam kehidupannya hingga dirinya terpilih sebagai Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) periode 2015-2020.
Giri Suprapdiono adalah salah satu dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK). Dia merasa telah direndahkan. Penyingkiran sebagaian pegawai KPK yang berintegritas lewat jalur TWK dianggap ulah para koruptor yang siap menggerogoti APBN jelang tahun politik 2024.