Jutaan jemaah haji dari seluruh dunia termarmasuk indonesia melaksanakan prosesi puncak haji dengan wukuf di Arafah pada 9 Zulhijah 2024.
Ribuan hektar hutan papua perlahan musnah, bakal diganti kebun sawit. Padahal Papua menyimpan hutan primer sebagai paru-paru dunia yang semakin sedikit tersisa. Akankah paru-paru dunia ini tumpas atas nama industrialisasi dan pembangunan?
Mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga mantan Calon Presiden, Anies Baswedan ikut buka suara soal Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah syarat batas usia minimal calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2024.
Dalam beberapa waktu terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus suap yang menyeret politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Harun Masiku.
Mantan Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Praswad Nugraha membeberkan kisah soal buron KPK Harun Masiku sempat hendak ditangkap oleh timnya pada tahun 2021. Namun, katanya, upaya itu digagalkan oleh polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) era Firli Bahuri.
Anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas pada suatu lembaga atau industri harus membayar pajak penghasilan sebagaimana selama ini. Meskipun imbalan yang menjadi penghasilannya diperoleh secara tidak teratur.
Esensi Valuasi tentu digunakan untuk mengetahui nilai harga wajar sebuah saham. Harapannya, agar Anda bisa mendapatkan saham di harga murah dan menjualnya saat nilai wajarnya sudah tinggi, meski demikian valuasi tentu tidak bisa diandalkan sebagai satu-satunya analisis.
Peneliti IDEAS, Muhammad Anwar menyatakan bahwa wacana pemberian bantuan sosial (Bansos) untuk korban judi online sebagaimana disampaikan Menko PMK, Muhadjir Effendy tidak masuk akal.
Aparat Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas) akan mengubah format Surat Izin Mengemudi (SIM) dengan menyematkan logo motor atau mobil di bagian depan. MenurutKasubdit SIM Kombes Pol Heru Sutopo menjelaskan logo motor maupun mobil pada SIM berfungsi untuk memudahkan polisi luar dan dalam negeri untuk mengetahui peruntukan SIM yang digunakan.
Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD menyatakan bahwa hukum bukan lagi berfungsi untuk batasi kekuasaan pemerintah. Sebaliknya, hukum diatur sesuai keinginan penguasa.