Sistem Keuangan Hingga Soal Nasib BI dan OJK Dibocorkan Luhut

Sabtu, 19/09/2020 08:39 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). (Pinterpolitik)

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP). (Pinterpolitik)

Jakarta, law-justice.co - Sejumlah isu soal reformasi sistem keuangan Indonesia bermunculan di tengah pandemi Covid-19. Salah satunya adalah soal keberadaan Dewan Moneter.

Terkait hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan berbicara. Menurut Luhut, reformasi itu diperlukan karena terbukti bahwa krisis yang disebabkan pandemi Covid-19 telah menyebabkan tiga bank di Indonesia terdampak, yaitu Bank Bukopin, Bank Mayapada dan Bank Banten.

"Kita mengalami kemarin bagaimana kemarin tiga bank sedikit goyang, Bukopin, Mayapada dan Bank Banten," katanya seperti dialnsir dari viva.co, Jumat (18/9/2020).

Menurut Luhut, goncangan yang dialami tiga bank tersebut menjadi bukti bahwa peranan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan belum cukup menjaga stabilitas keuangan dibtengah krisis.

"Memang dalam keadaan krisis itu ada memang sedikit ketidakpasan peraturan perundang-undangan diantara ketiga intitusi BI, LPS maupun OJK," tegas Luhut.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo meminta supaya landasan hukum ketiga institusi itu perlu ditinjau ulang supaya mampu lebih berperan aktif terhadap ekonomi. Namun, ditegaskannya, tidak dengan mengganggu independensi BI.

"Ini presiden sudah perintahkan melihat ini semua tanpa menghilangkan independensi BI. Jadi kalau ada yang di luar bilang Dewan Moneter tidak ada itu," tutur dia.

Karena itu, Luhut melanjutkan, pemerintah tidak berkeinganan kembali membentuk Dewan Moneter. Yang ada, hanya ingin mengubah tugas pokok BI, yakni tidak hanya mengurus inflasi dan nilai tukar melainkan juga berperan dalam penciptaan lapangan kerja.

"Tidak hanya urus inflasi tapi dia juga ikut ciptakan lapangan kerja seperti di sentral bank AS (Amerika Serikat), seperti di UK (United Kingdom) lah seperti di mana lagi itu," ucapnya.

Tapi, secara umum, Luhut menekankan, mekanisme tiga lembaga itu dalam menangani krisis seperti sekarang ini, terlihat tidak memiliki cukup instrumen yang terpadu. Karenanya perlu ada penajaman peraturan yang saat ini masih dalam tahap pembahasan.

 

(Nikolaus Tolen\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar