Sejumlah Korban Asuransi Desak Unit Link Dihapus ke DPR
"Produk unit link setelah saya tercebur disini begitu jahatnya produk ini, biaya yang begitu banyak sudah disedot perusahaan asuransi gimana mau naik. Saya mohon asuransi unit link ini dihapuskan, demi masyarakat Indonesia saya mohon asuransi unit link dihapuskan," ujarnya.
OJK Akui Tak Tahu Harus Hubungi Kemana saat Dapat Aduan Pinjol Ilegal
Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Tirta Segara mengatakan, pihaknya tidak mengetahui harus menghubungi kemana saat mendapat aduan terkait pinjol ilegal.
Ada BPR Tapi Lebih Pilih Pinjol Ilegal, OJK Sebut Penyebabnya
Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana menyebut kekalahan terjadi karena masalah kecepatan akses keuangan. Ia menambahkan permintaan akses keuangan masyarakat semakin hari semakin cepat.
OJK Segera Terbitkan Aturan Pinjol Terbaru, Syarat Modal Lebih Kecil
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK akan menerbitkan aturan main baru bagi industri teknologi finansial pendanaan bersama (peer-to-peer/P2P lending) atau pinjaman online (pinjol). Namun, sebelum itu, OJK memberi kesempatan seluruh platform yang masih terdaftar naik kelas dulu menjadi berizin.
Anak Menlu Retno Resmi Jadi Presdir Bank Aladin Usai Direstui OJK
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akhirnya memutuskan Dyota Mahottama Marsudi dinyatakan efektif menjabat sebagai Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk (Bank Aladin).
19 Warga Gugat Presiden, Wapres, Ketua DPR, OJK terkait Pinjol
Sebanyak 19 orang warga dari latar belakang profesi berbeda secara resmi mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait penyelenggaraan pinjaman online ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jumat siang. Gugatan yang dilayangkan langsung kepada Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma`ruf Amin, Menkominfo, Ketua DPR hingga Ketua Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini dilakukan lantaran negara dianggap gagal mengendalikan pinjaman online hingga banyak menelan korban. Dengan kondisi kaki terikat bola rantai, sebanyak 19 orang warga dari latar belakang profesi berbeda, mendatangi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di kawasan Bungur Kemayoran Jumat siang. Kedatangan mereka bersama tim kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum ( LBH ) Jakarta, guna mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum terkait penyelenggaraan pinjaman online. Menurut kuasa hukum penggugat sedikitnya ada 11 permasalahan pinjaman online di Indonesia, yakni mulai dari mekanisme pendaftaran yang telah terverifikasi, permasalahan bunga pinjaman yang tinggi tanpa adanya batasan, biaya administrasi yang sangat tinggi hingga membebani masyarakat, serta permasalahan mekanisme penagihan yang dipenuhi dengan berbagai unsur tindak pidana. Atasan tersebut kuasa hukum penggugat menilai negara masih Abai Dan lalai untuk membuat aturan yang mampu menjawab permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat. Seperti diketahui permasalahan pinjaman online di Indonesia sudah terjadi sejak lama. Buntutnya banyak korban berjatuhan otot keserampangan pola penagihan hutang kepada pihak peminjam, mulai dari pelecehan seksual, hingga tekanan psikis yang dialami nasabah pinjaman online hingga banyak diantaranya yang memilih mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri.
Kasus Keponakan Jusuf Kalla Dihentikan Bareskrim, Apa Alasannya?
Bareskrim Polri menghentikan penyidikan kasus dugaan pengabaian perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang menyeret mantan Dirut PT Bosowa Corporindo, Sadikin Aksa. Penghentian kasus tersebut dikonfirmasi Bareskrim Polri.
OJK Cabut Izin Usaha OVO Finance, Ini Bedanya dengan Aplikasi OVO
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan pembiayaan PT OVO Finance Indonesia. Pencabutan ini tertuang dalam KEP110/D.05/2021 OJK tertanggal 19 Oktober 2021.
OJK ungkap Separuh dari Warga RI Gagal Paham Pada Produk Keuangan
Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non-Bank merangkap anggota Dewan Komisioner OJK Riswinandi Idris memaparkan hal tersebut dapat dilihat dari ketimpangan antara inklusi dan literasi keuangan di RI.
Wajib Tahu, Daftar Terbaru 106 Nama Pinjol Resmi OJK per Oktober 2021
Pemerintah dan Polri sedang gencar memberantas pinjaman online (pinjol) ilegal di Indonesia. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai resah dengan sepak terjang fintech lending ilegal ini.