Soleman B. Ponto: Polisi Malah Jadi Ketua KPK, Gimana?

Selasa, 15/09/2020 15:01 WIB
Soleman B. Ponto (Tirto)

Soleman B. Ponto (Tirto)

law-justice.co - Polsek Ciracas, Jakarta Timur, sekali lagi diserang oleh sekelompok orang, pada Sabtu (28/8). Kejadian itu dipicu oleh kabar bohong (hoaks) yang disebar luaskan oleh seorang prajurit TNI AD, Prada Muhammad Ilham (MI).

Kasus tersebut bermula saat Prada Ilham, yang mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk, mengalami kecelakaan tunggal di sekitar Jalan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, tepatnya di dekat pertigaan lampu merah Arundina.

Ia lalu menyebar berita bohong kepada teman-temannya bahwa dirinya dikeroyok hingga mengalami luka-luka. Hoaks yang diembuskan Prada Ilham ini diduga memicu penyerangan Polsek Ciracas oleh 100 oknum TNI pada Minggu, 30 Agustus 2020, dini hari.

Pada 11 Desember 2018, Polsek Ciracas juga pernah diserang oleh terduga anggota TNI. Pemicunya perseteruan seorang TNI dengan juru parkir swalayan. Massa membakar Polsek dan melukai empat polisi.

Jauh sebelum itu,  Batalyon Lintas Udara 100 Kostrad terlibat bentrok dengan Kepolisian Resor Langkat, Sumatera Utara pada 29 September 2002. Pemicunya, penangkapan anggota Linud 100 karena memiliki obat terlarang.

Pada 19 September 2014, polisi bentrok dengan TNI saat sedang menggerebek gudang penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM) ilegal. Belakangan diketahui gudang tersebut dibeking anggota TNI setempat.

Konflik anggota polisi dan tentara terus berlanjut. Pada 21 Desember 2019, anggota TNI 734 SNS dan Brimob di Kepulauan Tanimbar, Maluku bentrok di Pasar Saumlaki sebab TNI tidak diterima ditegur Brimob karena tidak menggunakan helm saat berkendara. Enam polisi dan satu sipil terluka.

Awal tahun ini,  12 April 2020, lima anggota Polres Mamberamo Raya mengalami luka tembak dan tiga di antaranya meninggal dunia, setelah diserang anggota Satgas Pamrahwan Yonif 755/Kostrad. Pemicunya hanya karena kesalahpahaman.

Seringnya anggota kedua institusi ini  “berperang” tak urung membuat mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) Laksamana Muda TNI (Purn.) Soleman B. Ponto, S.T., MH., berkomentar.

Alumnus Akademi Angkatan Laut tahun 1978 ini mengatakan, kejadian di Polsek Ciracas merupakan kasus yang mempunyai latar belakang panjang. Menurut Soleman yang lama berkecimpung dalam dunia intelijen, di balik penyerangan Polsek Ciracas ada banyak kepentingan. Bahkan, sebenarnya kejadian tersebut hanyalah pemicu dari suatu masalah yang lebih besar.

Pria kelahiran Tahuna, Sulawesi Utara, 6 November 1955 tersebut juga menyinggung akar masalah yang selama ini dipendam, dan terkesan dibiarkan antara polisi dan masyarakat. Hal itu menurutnya adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja.

“Sudah terlalu banyak masalah yang ada di tengah masyarakat yang disimpan-simpan. Begitu ada pemicu, ya ramai-ramailah ditumpahkan kekesalan itu ke Polsek Ciracas,” lanjut dia.

Soleman yang pernah menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) tahun 2011 ini juga menyampaikan, bahwa banyak elemen yang merasa kesal dengan anggota Polri di lapangan. Namun dia meyakinkan bahwa kekesalan tersebut bukan menyasar kepada lambang Polri, tetapi perbuatan oknum-oknum yang membuat citra polisi menjadi buruk di mata masyarakat.

Ia juga menungkapkan adanya sentimen-sentimen di tingkat birokrasi yang tidak terlihat. Baginya justru sentimen tersebut bisa memicu kejadian yang lebih besar lagi. Lebih jauh mengenai persoalan ini, berikut petikan wawancara dengan Soleman yang dilakukan beberapa waktu lalu:

Bagaimana Anda melihat kasus penyerangan Polsek Ciracas yang dilakukan oknum TNI?

Kalau saya lihat itu kan tidak berdiri sendiri ya, yang dilakukan bintara dan tamtama itu, karena dalam tempo sesingkat-singkatnya jadi banyak orang berkumpul, mereka yang punya kepentingan. Jadi para bintara tamtama ini pemicu saja, ‘oh ada kecelakaan dan kebetulan ada ini, mari kita hajar ramai-ramai’. Jadi tidak sesederhana itu.

Sudah terlalu banyak masalah yang ada di tengah masyarakat, itu yang disimpan-simpan, begitu ada pemicu, ramai-ramailah ditumpahkan kekesalan itu.

Apakah ini ada hubungannya dengan lepasnya Polri dari TNI?

Kalau saya lihat bukan lepasnya itu, dan lagi pula ini juga bukan murni masalah TNI dan Polri, tidak! Ini lebih banyak masalah kekesalan terhadap Polri, kelihatannya. Karena itu, yang kesal siapa? Tidak hanya TNI, kan itu sebenarnya. Jadi itu hanya pemicu saja, kebetulan ada TNI di sana. Jadi sebetulnya bukan masalah TNI dan Polri, ini hanya lambangnya Polri, jadi kita bisa lihat hanya soal kekesalan saja.

Di sini pemerintah harus melihat lebih jelas lagi, kenapa kok Polri yang menjadi sasaran sekarang. Jangan sampai Polri menjadi musuh bersama. Kemarin saya ditanya, apakah ini esprit de corps? Tidak, kalau esprit de corps itu hanya di bawah komando. Di luar itu, bukan esprit de corps lagi, itu kepentingan bersama. Kalau kepentingan bersama yang ada kordinator. Kalau sudah kepentingan bersama, ya sudah banyak kepentingan di sana.

Masyarakat terkesan tidak suka pada polisi, menurut Anda?

Nah di sini, misalkan begini, kita tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya ada terduga teroris ditembak mati, bayangkan ‘terduga’ ditembak mati berarti kan salah tembak, baru terduga itu loh. Terus penembaknya bagaimana? Tidak ada tindakan apa-apa. Nah, hal-hal yang begini ini sepertinya lolos dari pantauan, dan diumumkan terus-menerus tentang terduga teroris. Apa benar terduga teroris? Lalu apa pertanggungjawabannya?

Ini kelihatannya sepele, tapi kan orang yang mati ini punya saudara. Seperti kasus lalu, dikatakan kita sudah damai. Benar damai atau didamai-damaikan? Kan kita tidak tahu juga. Kalau ini bertumpuk terus, nanti polisi jadi sasaran bersama.

Bagaimana Anda melihat perbedaan TNI dan Polri dalam bermasyarakat?

Begini, kalau TNI dalam melaksanakan tugas kan memang harus selalu bersama-sama atau grup. Sehingga antara bawah dan atas harus sama. Tapi kalau polisi kan tidak, masing-masing penyidik itu berdiri sendiri, tidak bisa diintervensi para atasannya. Itu bedanya. Makanya, kepalanya bukan komandan polisi, tapi kepala. Kepala itu hanya manager. Tapi masing-masing tugas dipertanggungjawabkan oleh bawahannya itu. Sedangkan TNI adalah commander, semua harus patuh dan taat kepada komandannya. Memang ada perbedaan.

Ada pesan untuk Polri dan TNI?

Bagi saya ini bukan masalah TNI dengan Polri. Jadi begini, bila kita menghendaki seseorang melihat warna putih, maka warna lain harus dihilangkan. Bila masih ada warna lain maka kita tidak bisa memaksakan melihat satu warna.

Sama dengan seperti ini, bagaimana supaya tidak terjadi sentimen seperti itu? Seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu, bagaimana seorang tentara melihat Pindad, komisaris atau direktur utamanya itu Polri? Bagi yang di atas dengan alasan berbagai macam, perwira bisa menerima, tapi bagi bintara dan tamtama? Dia akan bilang kenapa tidak jadi Pinpol saja sekalian, bukan Pindad lagi.

Kita lihat lain lagi, ASN yang ada di Bulog. Apakah ASN di situ tidak merasa karirnya direbut oleh Polri? Imigrasi, misalnya Dirjen, apakah tidak merasa karirnya direbut? Mendagri yang ada, belum lagi yang lain-lain. Kalau posisinya di atas mereka iya-iya saja, tapi di bawah? Inilah yang bisa menjadi Polri itu jadi musuh bersama dan ini berbahaya. Apalagi bintara tamtama ini mereka punya whatsapp group yang tersebar di seluruh Indonesia, dan itu tidak bisa dilarang, susah itu. Itu hanya bintara tamtama, belum lagi mereka sudah menyatu dengan ASN lain menjadikan Polri sebagai musuh bersama.

Untuk itulah mari, ini kan terlihat terang-benderang ya, maka janganlah Pindad itu polisi, janganlah Dirjen Imigrasi itu polisi. Ya dikembalikan saja masing-masing sesuai dengan tempatnya, supaya orang melihat satu warna.

Kalau sudah satu warna tidak ada alasan bagi mereka menjadi sakit hati yang bertumpuk-tumpuk. Pemikiran di bawah kan tidak sama dengan pemikiran orang di atas. Ini pemikiran para transformer kalau saya bilang. Dia robot saat dalam kesatuan tapi keluar dia jadi transformer.

Jadi pemikiran saya kepada otoritas politik, kembalikanlah semua kepada peraturan perundangan yang berlaku. Contoh, TNI  tidak boleh menempatkan perwira aktif keluar dari struktur, sedangkan polisi boleh. Dari situ saja sudah terlihat ketidakadilan ya. Jadi mari kita kembalikanlah kepada UU. Polisi ya sudahlah di struktur polisi, yang punya imigrasi taruhlah imigrasi.

KPK dulu dibentuk karena banyak korupsi polisi, jaksa dan lain-lain. Sekarang malah polisi jadi ketua KPK. Jadi gimana? Dulu katanya KPK dibentuk untuk bisa membantu kinerja, eh sekarang malah polisi lagi. Bagaimana kita menjelaskan kepada bintara dan tamtama kondisi seperti ini. Ketika kepentingan mereka ini terusik, ya pasti di pikirannya itu menjadi penguat. Ya mungkin misalnya temannya punya lahan parkir terus digodain, kan sepele.

Masalahnya TNI tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, sedangkan polisi selalu bersentuhan langsung. Celakanya, bersentuhan langsung bila ada pelanggaran. Kalau tidak ada pelanggaran tidak ketemu. Akibatnya polisi jelek, katanya tidur aja berbahaya apalagi bangun. Ya karena memang akan bersentuhan bila ada masalah, kalau baik-baik dia tidak akan bertemu dengan masyarakat. Dan ini juga menjadi faktor kelemahan, sehingga yang terlihat akan jelek terus.

Makanya untuk mengurangi itu, cobalah menyesuaikan dengan aturan supaya sentimen ini berkurang. Seperti ini, kita tidak bisa merubah arah angin tapi yang bisa kita ubah arah pelayaran. Sama dengan kita tidak bisa memaksa bintara tamtama untuk melihat satu warna, selagi masih ada warna lain yang mereka lihat.

Oleh karena itu, mari kita paksa mereka untuk melihat satu warna, yaitu peraturan perundangan. Ya sudah itu aja, jangan lagi ada warna lain. Selama ada warna lain, ini akan terjadi terus. Ini baru Jakarta, kalau ini dibiarkan terus, bisa saja terjadi di wilayah lain. Jangan lupa, komunikasi mereka bagus.*

(Bona Ricki Jeferson Siahaan\Reko Alum)

Share:



Berita Terkait

Komentar