Polemik Sertifikasi Ulama, Jusuf Kalla Angkat Bicara

Jakarta, law-justice.co - Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla (JK) angkat bicara soal rencana Kementerian Agama (Kemenag) RI yang akan melakukan sertifikasi terhadap ulama mendapat pro dan kontra dari sejumlah pihak. JK menilai rencana Menteri Agama Fachrul Razi untuk melakukan sertifikasi ulama atau kiai tidak akan mudah dilakukan, karena banyak faktor yang akan menghambat rencana sertifikasi ulama tersebut.

"Misalnya masyarakat memberikan gelar kiai ataupun ulama terhadap seseorang karena memiliki ilmu agama yang baik tapi tidak bergelar (akademik) apa-apa," ujarnya, dilansir dari Tagar.id, Minggu (13/9/2020).

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini juga mencatat jumlah ulama di Indonesia mencapai jutaan, sehingga rencana pemerintah melalui Kemenag untuk mensertifikasi ulama tidak akan semudah yang direncanakan.

"Yang harus diingat ulama atau kiai di Indonesia jumlahnya jutaan, bagaimana bisa disertifikasi sebanyak itu?" kata JK.

Lebih lanjut, JK mengungkapkan sertifikasi ulama yang dicanangkan pemerintah hanya relevan untuk para Dai yang akan diundang berceramah diinstansi pemerintah. JK menganggap untuk melakukan sertifikasi ulama akan ceramah di masjid mana pun di Indonesia bukan hal mudah.

"Sertifikasi itu khususnya untuk Dai mau ceramah di Masjid yang diatur oleh kantor kantor pemerintah. Jadi kantor pemerintah atau masjidnya hanya mengundang Dai yang sudah tersertifikasi tapi tidak untuk semua masjid yang ada di Indonesia, tidak mudah itu," jelasnya.