Jenderal Andika Kirim Pasukan Lawan OPM yang Ganggu Proyek di Papua

Jakarta, law-justice.co - Situasi ketidaknyamanan para pekerja proyek infrastruktur di Papua membuat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa mengerahkan pasukan tempur. Hal itu bertujuan untuk menghindari gangguan dari Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Melansir viva.co, Jenderal TNI Andika memutuskan untuk mengerahkan pasukan tempur TNI AD ke Papua dan Papua Barat, setelah mendapat laporan tentang gangguan-gangguan yang dialami Kementerian PUPR saat mengerjakan infrastruktur negara.

"Siap pak, dalam waktu satu minggu sekaligus surat pengajuan kepada Menteri tembusan kepada Wakil Menteri untuk pengajuan rusun juga yang kedua adalah surat penugasan pengamanan pembangunan infrastruktur di Papua dan Papua Barat," kata Jenderal Andika saat menerima aduan dari Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo di Markas TNI AD Jakarta, Rabu (9/9/2020).

Pada pertemuan itu, John Wempi mengatakan bahwa dia memutuskan menghadap Jenderal TNI Andika setelah mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo, terkait gangguan keamanan yang dialami PUPR di wilayah Papua dan Papua Barat.

"Saya mohon dukungan bapak kebetulan arahan pak Presiden, saya ditugaskan bagaimana mengendalikan situasi di Papua. Kebetulan kita juga banyak bangun infrastruktur di sana namun sering mengalami gangguan," kata John Wempi ke Jenderal Andika.

Memang tidak disebutkan gangguan keamanan macam apa yang dialami PUPR. Hanya saja bukan hal yang baru,sudah dipastikan gangguan keamanan itu berasal dari kelompok bersenjata dari Organisasi Papua Merdeka alias OPM.

Bukan kali ini saja OPM mengganggu keamanan di lokasi proyek infrastruktur pemerintah. Masih cukup jelas di ingatan pada Desember 2018, sebanyak 31 pekerja proyek trans Papua dibantai OPM. Mereka dibunuh secara brutal dengan cara dieksekusi menggunakan senjata api.

Perlu diketahui pula, proyek pemerintah yang ada di Papua merupakan salah satu lokasi yang telah masuk dalam target penyerangan OPM. Hal itu diketahui setelah kelompok bersenjata yang menamakan diri mereka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM), menerbitkan ultimatum kepada pemerintah Indonesia.