ICW Temukan Kejanggalan Penerima Alkes untuk Covid-19

Jakarta, law-justice.co - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Wana Alamsyah mengatakan, terdapat lima dari 13 lembaga menerima distribusi alat kesehatan (alkes) dalam jumlah besar. Menurutnya, dalam data lembaga penerima alkes tidak dijelaskan secara detail peran dari perusahaan negara tersebut.

Pemerintah memasukan perusahaan itu dalam tiga kolom dari 13 lembaga penerima alkes. Pertama, BNPB dan salah satu lembaga diduga perusahaan BUMN, yaitu PT Bhanda Ghara Reksa (BGR).

Kemudian kedua, Kelapa Gading dan BGR. Ketiga, cold storage atau gudang pendingin BGR.

"Di website-nya PT Bhanda Ghara Reksa begerak pada jasa logistik, alamat di Kelapa Gading. Sehingga Kelapa Gading dan BGR merujuk pada BUMN," ujar Wana, dikutip medcom.id, Kamis (13/8/2020).

Wana menjelaskan rincian alkes dalam jumlah besar yang diterima lima perusahaan itu, pertama, Pusat Krisis Kesehatan sebanyak 18 juta alkes. Kedua, Kelapa Gading dan BGR sebanyak 12 juta alkes, ketiga, Merpati Halim lima juta alkes, keempat, BNPB dan BGR satu juta, dan kelima, gudang pendingin BGR.

"Kalau kita lihat tidak ada penjelasannya Merpati Halim itu apa, cold storage BGR apa, tidak pernah dijelaskan publik," katanya.

ICW mencoba menelusuri keberadaan gudang pendingin milik PT BGR. Didapatkan fakta bahwa PT BGR tidak memiliki gudang pendingin. Hal itu diperkuat dengan pemberitaan di media PT BGR baru mewacanakan membuat gudang pendingin pada Januari 2020.

"Pertanyaannya gudang pendingin yang dimiliki PT BGR yang mana. Jangan sampai ada potensi kecurangan muncul. Kalau kita lihat jumlah (alkes) cukup banyak, ada 638 ribu," jelasnya.

ICW juga menemukan kejanggalan pada lembaga nomor urut 12 yang tertulis Komisi VIII DPR RI. Wakil rakyat itu diketahui menerima 8.000 unit alkes.

"Untuk apa Komisi VIII menerima alkes tersebut, apakah digunakan oleh Komisi VIII atau untuk ke daerah pemilihan. Ini yang tidak pernah kita ketahui informasi-informasi ini," katanya.