Minta Satu Pintu, Kang Emil Ngeluh soal Rumitnya Aturan Bansos Pusat!

Minggu, 10/05/2020 07:36 WIB
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Bipol.co)

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Bipol.co)

Jakarta, law-justice.co - Bukan cuma Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara, Sehan Salim Landjar yang menyoroti aturan pemberian bantuan sosial (bansos) dari pemerintah pusat.

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga mengeluhkan hal serupa. Ia menyebut ada empat kementerian yang ‘rebutan’ memberikan bansos dengan caranya sendiri.

“Kementerian Sosial ngasih, Kementerian Desa ngasih, Kementerian Tenaga Kerja lewat Kartu Pra Kerja ngasih, kemarin Kementerian Pariwisata juga ngasih. Masalahnya satu sama lain itu caranya sendiri, mekanismenya sendiri, dan timing-nya sendiri,” kata Ridwan Kamil.

Mantan Walikota Bandung yang biasa dipanggil RK itu menceritakan bantuan-bantuan dari kementerian tidak datang dalam waktu bersamaan.
RK mengaku kesulitan menjelaskan kepada masyarakat soal jatah bantuan yang akan didapatkan.

“Kan bisa dibayangkan rumitnya kan. Mending kalau bantuan-bantuan yang banyak ini datangnya bersamaan ke satu RT, sehingga warga tenang walaupun bentuknya beda-beda,” kata RK.

“Ini, saya (Pemprov Jabar) tanggal 15, Kemensos tanggal 20, Kemendes tanggal 27, Pak Jokowi bagi sembako tanggal 4 Mei. Sehingga waktu ada yang dibagikan, seperti saya duluan, karena kami melakukan PSBB, jadi kita harus menyamakan PSBB dengan bantuan, maka kita mendahului, itu bedanya dengan Jawa Tengah,” ungkap RK.

Akibatnya, kata RK, muncul kecemburuan di antar masyarakat. Kecemburuan itu lah yang menurutnya tidak mudah untuk dihilangkan.

“Nah, orang memang ada dinamika seperti kepala desa dan lain-lain ‘kenapa ini dapet, itu nggak dapet?’ Nah, si yang nggak dapet itu berburuk sangka, ‘oh, berarti saya nggak kebagian’. Padahal bukan nggak kebagian, tapi waktunya belum datang. Jatahnya dia 4 hari kemudian. Nah menjelaskan ini ke masyarakat itu tidak mudah,” papar RK.

RK mengaaku sudah meminta kepada Presiden Jokowi agar bantuan-bantuan itu datang dalam waktu yang bersamaan. Dengan begitu, akan memudahkan dan tidak menimbulkan kecemburuan di kalangan penerima bantuan.

“Maka saya sudah di rapat kabinet minta ke Pak Jokowi, yang kemarin ramai rapat dengan Pak Menko PMK, agar satu pintu satu waktu,” katanya.

“Kalau bisa satu pintu satu waktu, itu banyak bantuan itu sehingga mau bentuknya dari menteri beda-beda, karena datangnya satu waktu, orang tidak cemburu kan. Karena ini tidak datang satu waktu, orang banyak berburuk sangka bahwa dia nggak kebagian,” tandas RK. (pojoksatu.id).

(Ade Irmansyah\Editor)

Share:



Berita Terkait

Komentar