Diduga Korupsi, Program Rumah DP Rp 0 Anies Diselidiki Bareskrim Polri

Jakarta, law-justice.co - Salah satu program andalan kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada thaun 2017 adalah rumah DP Rp 0. Kini program tersebut tengah diselidiki Bareskrim Polri karena diduaga ada praktik korupsi dalam pengadaan tanah.

Informasi awal muncul dari adanya surat panggilan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipikor) Bareskrim Polri yang ditujukan pada sejumlah orang dari PD Sarana Jaya, BUMD DKI yang bergerak di bidang properti.

Dalam surat panggilan itu tertera dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait pembelian aset yang dilakukan PD Sarana Jaya pada tahun 2018-2020. Kasus itu masih dalam tahap penyelidikan, belum ada tersangka yang ditetapkan.

"Benar, lidik (penyelidikan)," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Argo Yuwono kepada wartawan, Senin (9/3/2020).

Argo pun membenarkan isi dari surat panggilan itu. Namun Argo enggan membeberkan lebih jelas mengenai kasus dugaan korupsi yang tengah diselidiki itu.

"Hanya membenarkan penyelidikan peristiwa tersebut," imbuh Argo tanpa penjelasan lebih lanjut.

Di sisi lain saat dicek pada situs resmi PD Sarana Jaya, perusahaan itu bergerak pada bidang properti yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Dalam situs itu disebutkan PD Sarana Jaya menangani pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Ibu Kota Jakarta seperti pengembangan Kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan rumah hunian dengan Down Payment Rp 0.

Direktur Utama PD Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengonfirmasi bahwa pihaknya telah diminta keterangan oleh Bareskrim Polri. "(Saya) belum bisa bicara. Tapi sebenarnya, tim kita dimintai keterangan, memang ada laporan, beberapa staf kita juga dimintai keterangan oleh Bareskrim, kita kasih data semuanya. Kita jelaskan," ucap Yoory.(cnbcindonesia)