Soal Desa Siluman, BPK dan Kemenkeu Akan Dipanggil Airlangga

Jakarta, law-justice.co - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, akan memanggil Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan untuk membahas mengenai kasus desa fiktif. Pihaknya akan melihat seperti apa hasil audit BPK.

"Ya nanti kita lihat dulu karena itu kan kita perlu audit. Kita lihat laporan audit BPK–nya juga," ujar Airlangga seperti dikutip dari Merdeka, Jumat (8/11).

Meski demikian, dia belum dapat merinci kapan akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait hal ini. Dia memastikan, Kementerian Keuangan sebagai kementerian penyalur anggaran pasti memiliki data.

"Pasti kan dalam penyusunan setiap anggaran. dikomunikasikan dengan Kementerian Keuangan. Ya nanti saya musti lihat datanya. Nanti, nanti dijadwalkan," jelasnya.

Pelaku Pembuat Desa Fiktif Ditangkap

Presiden Joko Widodo () meminta jajarannya untuk mengusut pihak–pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Jokowi juga memerintahkan agar pelaku ditangkap.

"Tapi tetap kita kejar agar yang namanya desa–desa tadi diperkirakan, diduga itu fiktif ketemu, ketangkep ya," tegas Jokowi di Jiexpo Kemayoran Jakarta Pusat, Rabu (6/11).

Jokowi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara besar yang memiliki 514 kabupaten/kota dan 74.800 desa. Dia mengakui tak mudah untuk mengelola puluhan ribu dana desa tidaklah mudah.

"Tetapi kalau informasi benar ada desa siluman itu mungkin hanya desanya hanya pakai plang saja tapi desanya enggak (ada). Bisa saja terjadi, karena sekali lagi dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote adalah sebuah pengelolaan yang tidak mudah," jelas dia.

Pengumpulan Data Desa Fiktif

Presiden Jokowi telah meminta jajarannya menangkap pelaku yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah. Menindaklanjuti perintah tersebut, tim juru bicara kepresidenan melakukan pengumpulan data.

Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, tim sedang menelusuri kebenaran informasi bahwa dari 70.400 desa yang mendapatkan alokasi anggaran dari pemerintah, ada di antaranya desa fiktif.

"Kami sedang kumpulkan. Nanti data itu akan kami berikan pada Pak Mensesneg (Pratikno) untuk diberikan pada informasi atau pendapat langsung dari beliau," jelasnya di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (7/11).

Usai menghadiri Peresmian Pembukaan Konstruksi Indonesia 2019, Jokowi meminta jajarannya untuk mengusut pihak–pihak yang diduga membuat desa fiktif agar mendapat dana desa dari pemerintah