Klaim Wakili Orang Papua Jadi Menteri, Bahlil Lahadalia Digugat

Jakarta, law-justice.co - Status Bahlil Lahadalia yang mengklaim merupakan menteri asal Papua dipertanyakan banyak pihak, khususnya dari kalangan tokoh Papua sendiri.

Salah satu tokoh itu ialah Aktivis Papua, Fransiskus Xaverius Magai.

Kata dia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu ialah bukan asli orang Papua.

"Ayah dan ibu dari Bahlil Lahadalia itu bukan orang asli papua. Itu artinya beliau tidak ada ikatan darah dengan papua. Jangan mengunakan hak adat orang asli papua untuk mewakili kami duduk sebagai menteri di kabinet," kata Magai seperti melansir teropongsenayan.com.

Dia mendesak Presiden Jokowi harus adil dan selektif dalam menentukan kursi menteri jatah orang asli papua sebagai bentuk penghargaan terhadap harkat dan martabat orang asli papua.

"Hak-hak orang papua harus dikembalikan ke orang papua. Kalau tidak maka kepercayaan orang papua terhadap negara akan makin merusut. Konflik horisontak bisa saja akan terus meledak," tandasnya.

Untuk itu, beberapa aktivis melakukan pertemuan untuk mempertanyakan klaim Bahlil menteri yang berasal dari Papua.

Aktivis yang kumpul terdiri dari Akitivis HAM Natalius Pigai, Direktur Sabang Merauke Ciecle (SMC) Syahganda Nainggolan, Mantan Anggota Komisi III DPR RI Achmad Yani, Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Haris Rusly Moti dan menunjuk Djoko Edhi Abdurahman sebagai koordinator pengacara dalam persoalan pengangkatan Bahlil Lahadalia sebagai salah satu mentri yang mengklam diri sebagai anak kampung Papua.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) 2019-2024. Bahlil mengaku menteri berasal dari Papua Barat.

"Kalau dipertanyakan saya dari mana, saya dari Fakfak Papua Barat," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10/2019).