Jokowi Copot Menteri Nasir yang Ancam Rektor, Bahayakan Demokrasi

Jakarta, law-justice.co - Presiden sebaiknya mencopot Menristekdikti, M Nasir yang mengancam memberikan sanksi terhadap rektor yang membiarkan mahasiswanya berdemo. Ancaman Nasir itu sangat mencederai mimbar akademis luar kampus dan mimbar berdemokrasi. Pernyataan otoriter seperti itu adalah gaya lama pejabat orde baru dan tak layak dilontarkan oleh seorang Menteri terdidik di negara demokrasi.

Sikap Menristekdikti ini telah mempermalukan Presiden yang selalu mengatakan bahwa Kampus adalah gerakan moral dan intelektual yang bebas berkarya dan bebas berdemokrasi. Karena itu tidak bisa diintervensi hanya oleh seorang Menteri. "Dia mengancam seperti itu sebagai upaya cari muka kepada Presiden agar dipilih kembali menjadi Menteri.

"Dia tidak sadar ucapannya itu justru membuat dia menjadi musuh publik dan musuh mahasiswa, dan pastilah Jokowi tidak mau mengangkat Menteri yang menjadi public enemy dan musuh kampus, ujar pengamat kebijakan publik dari Universitas Kebangsaan, Dr.Safri Muis kepada Law-Justice.co di Jakarta, Minggu (29/9).

Pemerintahan di sebuah negara demokrasi tidak layak punya pernyataan dan punya Menteri seperti itu. Menurutnya, gelombang demonstrasi yang terjadi harus dilihat dari sisi positif dan tidak bisa dibendung hanya karena ancaman seorang Menteri yang tinggal dua minggu masa jabatannya. Sangat berbahaya bagi Presiden Jokowi jika mengangkat seorang Menteri seperti Nasir, yang justru bisa membahayakan iklim demokrasi yang sedang tumbuh pesat, lanjut Safri.

Apalagi skala dan substansi demo itu sebagai ekspresi semangat anti korupsi generasi muda, yang harusnya difasilitasi dan bukan malah dihambat. Menteri Nasir bisa dinilai lebih bersimpati kepada pendukung revisi UU KPK dan justru tidak berpihak kepada kampus dan mahasiswa yang seharusnya dia lindungi dan bukan diancam-ancam, tegas Safri.

Ancaman Menteri Nasir ini semakin membuat citra dan reputasi Jokowi memburuk di tengah berbagai masalah yang menumpuk di pemerintahan saat ini. Di tengah alam demokrasi yang sudah sangat transparan, masih ada pejabat Menteri yang masih mempunyai pola pikir pendekatan kekuasaan dan gaya orde baru. "Alih-alih mendapat pujian dari Presiden, ancaman Nasir ini justru membuat siapapun Presidennya pastilah tidak mau mengangkat kembali Menteri otoriter bergaya orde baru yang sudah menjadi musuh warga kampus dan musuh publik," tegas Safri.