PA 212: Prabowo Berkhianat, 2024 Khilafah Bisa Berdiri

Jakarta, law-justice.co - Pelaksana Tugas Ketua Persaudaraan Alumni (PA) 212, Asep Syarifudin berharap sistem kenegaraan Indonesia dapat menjadi khilafah pada 2024 nanti. Dia mengklaim khilafah atau model negara yang berlandaskan ajaran Islam itu tidak terlarang.

Asep mengungkapkan, dirinya telah banyak belajar terkait konsep sistem kenegaraan berlandasan Islam. Justru dirinya menilai, kalau menolak khilafah, sama artinya menodai agama.

Sebab, menurut Asep seperti dilansir dari Suara.com, khilafah adalah sistem politik serta menjadi salah satu bagian syariat Islam.

"Harapan saya 2024 khilafah tegak di Indonesia. Khilafah itu adalah syariat Islam. Kalau menolak khilafah itu menolak syariat Islam. Itu penodaan agama," ungkap Asep dalam diskusi yang diselenggarakan di Gedung Joeang, Jalan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (18/7/2019).

Alasan Asep yang menginginkan khilafah tegak di Indonesia itu adalah, karena sistem kenegaraan di Indonesia kekinian belum bisa mengamankan kedaulatan agama.

Karena kondisi itulah, Asep sangat menginginkan khilafah dapat tegak berdiri di Indonesia pada masa mendatang.

"Sistem itu dalam masyarakat iya tapi untuk konteks amankan kedaulatan agama belum tentu."

Prabowo Berkhianat

Dalam diskusi yang sama, Asep juga sempat memberikan pernyataan mengenai Capres yang gagal diusungannya, Prabowo Subianto, bertemu dan mengucapkan selamat kepada presiden terpilih pada Pilpres 2019, Jokowi, yang dilakukan di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu (13/7/2019) pekan lalu.

Asep Syarifudin menilai, pertemuan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan Prabowo. Asep mengatakan, dengan melakoni pertemuan itu, Prabowo dianggap mengabaikan aspirasi umat, termasuk PA 212.

Ia menjelaskan, PA 212 dan sejumlah ulama pada Pilpres 2019 mendukung Prabowo–Sandiaga Uno karena dinilai bisa membela dan mengakomodasi kepentingan mereka.

Sementara Jokowi, diidentifikasi oleh PA 212 dan kelompok semacamnya sebagai sosok yang anti-Ulama.

"Jadi, kalau Prabowo berkomunikasi (dengan Jokowi), menurut saya ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap aspirasi umat dan rakyat," ungkap Asep.