Wapres JK Minta Kepala Daerah Batasi Perjalanan ke Luar Negeri

Jakarta, law-justice.co - Pemimpin kepala daerah diminta  tidak sering melakukan perjalanan dinas ke daerah dan luar negeri. Permintaan itu diucapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menghadiri Indonesia Internasional Smart City Expo dan Forum (IISMEX) Jakarta 2019.

Menurut Jusuf Kalla, Indonesia sedang mengalami defisit keuangan sehingga perlu ada penghematan besar-besar. Termasuk membatasi perjalanan dinas kepala daerah.

"Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak upacara, kegiatan. Minta maaf mengganggu saudara bupati, gubernur. Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya)." kata Jusuf Kalla seperti dikutip Kompas.

Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta agar gubernur, wali kota, maupun bupati agar tak sering melakukan perjalanan dinas karena negara sedang defisit. Hal itu diungkap JK saat menghadiri Indonesia Internasional Smart City Expo and Forum (IISMEX) Jakarta 2019, yang dihadiri pejabat dan kepala daerah, di JCC Jakarta, Rabu (17/7/2019).

"Memang bulan-bulan akhir ini terlalu banyak upacara, kegiatan. Minta maaf mengganggu saudara bupati, gubernur. Jadi sudah saya minta seperti dikatakan Mendagri, nanti digabung-gabung (acaranya). Jadi satu kali datang, lima acara sekaligus. Supaya biaya perjalanan bisa dihemat. Negara sekarang banyak defisitnya," ujar JK.

"Nanti berjejer acaranya. Satu kali acara kegiatan lima - enam acaranya. Jadi gampang sekali beres. Tidak banyak biaya perjalanan, biaya acara-acara," ungkap dia.