Obral Kartu Sakti Jokowi di Akhir Kekuasaannya

law-justice.co - Menjelang akhir masa jabatannya, Calon Presiden nomor urut 01 Joko Widodo membuat kejutan dengan mengampanyekan tiga program baru yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Kartu Pra-Kerja, dan Kartu Sembako murah. Program ini disebut sebagai bukti Jokowi fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia.Tiga ‘kartu sakti itu diperkenalkan Jokowi saat konvensi rakyat di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (24/2/2019) lalu.

Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan pelengkap dari kartu sakti sebelumnya. KIP dinilai masih belum cukup membantu anak Indonesia untuk meraih pendidikan yang layak, karena hanya sampai jenjang sekolah menengah atas (SMA). Karena itu Jokowi membuat program KIP Kuliah.

Sedangkan Kartu Pra-Kerja diluncurkan sebagai pelengkap dari gencarnya pembangunan infrastruktur. Menurut Jokowi, penting untuk meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat untuk mengisi lapangan kerja yang semakin luas. Adapun Kartu Sembako Murah diluncurkan sebagai pelengkap Program Keluarga Harapan (PKH).

Menimbulkan Pro-Kontra

Munculnya 3 kartu Jokowi di ujung perjalanan pemerintahannya pada akhirnya menimbulkan pro kontra diantara para pendukung dan penentangnya. Mereka yang mengamini pentingnya 3 kartu itu menyatakan bahwa  kehadiran kartu ini sebagai pelengkap untuk kartu-kartu terdahulu yang sudah sukses dibagi di masa pemerintahannya. Kartu-kartu terdahulu yang sudah dibagikan adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang menurutnya berhasil menurunkan angka kemiskinan. Program tiga kartu sakti baru Jokowi itu keluar sebagai evaluasi kerja periode pertama. Menurutnya, tiga kartu tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat.

Selain itu kartu sakti baru Jokowi tidak akan membuat anggaran negara jebol.Tiga kartu tersebut merupakan program bagus sebab bisa menyempurnakan bantuan-bantuan sosial pemerintah. "Menurut saya ini adalah satu langkah bagus dan akan lebih baik dari sisi dampaknya. Dari sisi anggaran, mungkin tidak akan menyebabkan ledakan, tapi sesuatu yang akuntabel," kata Menkeu Sri Mulyani.

Namun tak urung dikeluarkannya tiga kartu sakti Jokowi memunculkan banyak kritik disana sini. Wakil Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra  Habiburokhman  memandang rakyat sudah tak mudah percaya janji-janji  melalui kartu-kartu itu karena beberapa alasan. Menurutnya, janji Pemilu 2014 saat ini ada yang belum terealisasi."Di saat yang sama banyak janji dan ekspektasi rakyat sejak pemilu lalu yang belum sepenuhnya terpenuhi. Soal swasembada beras misalnya, bagaimana evaluasinya mengapa sekarang masih impor? Soal gula dan jagung juga bagaimana?" kata dia.

Sementara itu Waketum Partai Gerindra, Fadli Zon menilai calon presiden (capres) Joko Widodo atau Jokowi seperti menggunakan jurus mabuk dengan mengeluarkan tiga kartu baru.“Yang lama saja banyak gagalnya kok, ngapain janji-janji lagi yang baru. Ini menurut saya jurus pendekar mabuk begitu ya, jurus mabuk karena elektabilitasnya sudah mangkrak sehingga muncul lagi jurus-jurus ini,” katanya, Selasa (26/2/2019) kemarin.

Menurut Fadli, semua orang yang punya akal sehat pasti berpendapat bahwa ini sebuah bentuk kepanikan dari Jokowi.“Katanya merasa yakin, merasa menang, kok menggunakan segala macam cara,” katanya. Wakil ketua umum Partai Gerindra itu mengatakan Program Keluarga Harapan atau PKH dan lainnya itu adalah dana rakyat, bukan dari Jokowi.

“Jadi, harus ditegaskan lagi itu adalah dana rakyat, bukan dana Jokowi dan tidak ada urusannya dengan pilpres,” ungkapnya. Dia menegaskan, kalaupun Prabowo Subianto nanti memenangkan pilpres dan menjadi presiden, tentu juga akan menggunakan dana ini untuk kepentingan masyarakat. Bahkan, ujar Fadli, bila perlu Prabowo nanti akan menambah lagi dana PKH, dana desa, dan lainnya.

Cacat Bawaan Kartu Sakti

Selain menimbulkan pro-kontra ternyata 3 kartu Jokowi mengandung cacat bawaan dari awalnya. Cacat generik yang jarang sekali absen pada berbagai program Bansos dan Subsidi pemerintah baik di negara-negara maju apa lagi di negara berkembang seperti Indonesia, adalah sebagai berikut;

Pertama, adalah biaya pengelolaan terlalu besar yang disebabkan oleh korupsi dan/atau sistem fiskal yang belum baik. Kedua, salah sasaran. Salah sasaran penerimanya orang tidak berhak dan salah sasaran orang yang seharus dapat tetapi faktanya tidak dapat. Dan, ketiga, Program yang dirancang sebetulnya tidak dibutuhkan tetapi diadakan karena sangat menguntungkan para pimpinan proyek pencitraan.

Kartu semacam sembako murah umum dijalankan untuk para unlucky citizen di negara-negara maju. Kartu ini sangat bermanfaat di sana karena jumlah yang eligible relatif sangat sedikit dan orang hanya membeli sembako di toko-toko semacam mart-mart di Indonesia dan di mall besar seperti Carefour.

Kartu Sembako Jokowi apa bisa digunakan di mart seperti Indomart? Sejauh ini belum pernah ada  orang menggunakan kartu semacam ini di Indomart dan sejenisnya. Kartu semacam ini yang sudah dijalankan sejak 2017, rasanya, hanya dapat ditukarkan pada tempat-tempat tertentu saja. Jelas sangat merepotkan warga miskin yang biasanya hanya berbelanja di warung-warung dekat rumah dan di pasar tradisional. Implikasinya, kita dengar banyak kartu ini yang digadaikan atau dijual.

Kartu Indonesia Pintar Kuliah sebenarnya tidak lebih dari kartu beasiswa yang sebelumnya hanya diberikan untuk siswa hingga sekolah menengah atas dan yang sederajat. Untuk yang perguruan tinggi biasanya yang terbanyak penerima adalah mahasiswa yang kuliah di PTN atau PTS besar yang umumnya berasal dari keluarga mapan yang sebetulnya tidak begitu mendesak untuk menerima beasiswa.

Mahasiswa dari PTS menengah dan bawah yang umumnya dari keluarga kurang mampu apa lagi yang prestasi akademis yang tidak super, biasanya tidak dapat. Apakah skim beasiswa seperti ini cukup adil?.Lebih jauh lagi perlu juga dipertanyakan apakah masalah terbesar pada jenjang PT kita adalah program beasiswa?

Biasanya Kartu Pra Kerja Vokasi itu untuk menyediakan tenaga-tenaga terampil yang masih langkah seperti tukang las, operator alat-alat berat, dan mungkin sekarang tenaga-tenaga yang ahli IT. Bidan dan Perawat apa termasuk kategori ini? Kursus-kursus di lembaga bahasa? Tenaga Sales? Manajemen dan dan administrasi perkantoran?

Jika sekarang banyak sekali jumlah lulusan SLTA yang hanya dapat pekerjaan seperti OB dan Cleaning, apakah karena mereka kekurangan skill atau karena sangat sulitnya lapangan kerja? Sepertinya karena jumlah pekerjaan yang lebih manusiawi sangat kecil dibandingkan dengan jumlah pencari kerja, lebih-lebih yang hanya tamat SLTA.

Sebagai contoh ada ribuan pelamar di gerai McDonald Sukahati Bogor, yang diterima hanya belasan orang. Untuk CPNS, sebagai contoh lain, jumlah yang lulus seleksi hanya sekitar satu persen. Ini disebabkan bukan mereka kurang layak tetapi formasi yang tersedia relatif sangat-sangat sedikit dibandingkan jumlah pelamar.

Alhasil , semua kartu sakti Presiden Joko Widodo tak ubahnya bagian dari proyek pencitraan politik yang dilakukan oleh rezim penguasa saat ini. Menjadi pertanyaan besar tentunya, mengapa pemerintahan Jokowi rajin bagi-bagi Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Pra Kerja, Kartu Sembako dan yang lain-lainnya. Padahal hak pendidikan, hak hidup layak dan hak pekerjaan yang  memadai sudah menjadi bagian dari konstitusi kita.  Pemenuhan hak-hak itu  harus menjadi tanggung jawab pemerintah sehingga tidak harus dikeluarkan kartu-kartu seperti itu.

Tiga Kartu Sakti Jokowi vs Satu Kartu Hidup Prabowo

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristanto sebagai partai pengusung Jokowi, menegaskan bahwa, program baru mantan Gubernur DKI itu yang menghadirkan Kartu Sembako, KIP Kuliah, dan Kartu Pra Kerja adalah buah kehadiran Jokowi yang selalu berada di tengah masyarakat.

Lebih lanjut Hasto menambahkan, program 3 kartu sakti dari Jokowi ini sangat berbeda dengan program yang ditawarkan Prabowo-Sandi yang lebih mengedepankan satu "kartu mati" yaitu retorika belaka. Selain bernuansa retorik, dan tidak mengakar karena minimnya pengalaman di pemerintahan, program Prabowo-Sandi juga tidak terlepas dari tim kampanyenya," ungkap Hasto.

"Sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, Neno Warisman, Sudirman Said, Tommy Suharto, Ratna Sarumpaet dan lain-lain, yang merupakan die hard Prabowo, praktis tidak memiliki pengalaman sekomplet Pak Jokowi. Terlebih susunan dan komposisi tim kampanye Prabowo yang sebagian besar dari kalangan elite kekuasaan," kata Hasto.

Meskipun diklaim kubu Jokowi mempunyai 3 kartu sakti yang akan direalisasi kalau terpilih nanti tapi sebagian masyarakat sudah banyak yang tidak percaya lagi dengan kartu-kartu seperti itu. Keluarnya 3 kartu tersebut semakin menambah panjang daftar kartu-kartu “sakti” yang telah ia terbitkan sebelumnya.

Padahal kartu-kartu yang telah dikeluarkan sebelumnya banyak masalah sehingga memunculkan kritik dimana-mana. Menurut hasil survei Indonesia Corruption Watch, kartu sakti itu kurang efisien dan jadi bermasalah. Hal ini dapat terbaca dari hasil survei terhadap implementasi Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dilakukan ICW pada pertengahan 2018 lalu.

Jika dilihat lebih detail, maka permasalahan yang muncul dalam program “kartu sakti” Jokowi memang berada di kementerian teknis. Masalah pada implementasi KIP, misalnya, adalah akurasi data yang masih bermasalah.“Data yang dipakai adalah data kemiskinan hasil survei BPS, kemudian masuk komite nasional percepatan penanggulangan kemiskinan ke Kemensos, baru Kemendikbud,” kata staf divisi Investigasi ICW Lais Abid saat dihubungi reporter Tirto, Senin (25/2/2019).

Pendek kata program-program Jokowi yang diejawantahkan dalam kartu-kartu terdahulu  seperti Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar banyak yang gagal. Sebaliknya Prabowo-Sandi yang oleh Hasto  lebih disebut mengedepankan satu "kartu mati" , justru malah menjadi kartu hidup dan berkibar akhir-akhir ini.  Karena ketika pihak petahana menyebut pasangan Prabowo Sandi hanya beretorika belaka, kenyataannya masyarakat lebih cerdas menanggapinya.

Karena memang pasangan Prabowo-Sandi belum pernah berkuasa sehingga belum bisa mewujudkan visi misi dan programnya. Jadi bagaimana mungkin disebut hanya bererorika belaka kalau belum ada kesempatan untuk berkuasa ?. Kecuali sudah diberikan kesempatan berkuasa lalu tidak berbuat apa-apa baru bisa disebut hanya bisa retorika belaka. Faktanya justru kubu petahana yang sudah diberi mandat berkuasa selama lima tahun terbukti gagal mewujudkan amanah rakyat yang diembannya.

Kartu mati berikutnya yaitu minimnya pengalaman di pemerintahan dari tim kampanye Prabowo-Sandi seperti sosok seperti Amien Rais, Fadli Zon, Ahmad Dhani, Neno Warisman, Sudirman Said, Tommy Suharto, Rocky Gerung dan lain-lainnya. Kenyataannya sebagian dari tokoh tokoh ini justru menjadi kartu hidup yang menakutkan bagi rejim yang sekarang berkuasa. Kritik–ktitik tajam yang dilontarkan telah membuat pemerintah kelimpungan menyikapinya.

Karena tidak tahan maka sebagian dari mereka, ada yang di kriminalisasi dan dimasukkan ke penjara seperti contohnya Ahmad Dhani dan yang lainnya. Maka tercatatlah dalam perjalanan rejim yang berkuasa sekarang banyak ustadz, kyai, aktifis, tokoh pemuda dan para penentang pemerintah yang berakhir di penjara. Kalau sudah begitu maka menjadi rancu kiranya mana sebenarnya yang menjadi kartu mati dan kartu hidup itu ? Rakyat sudah sangat cerdas untuk tidak mau dibohongi lagi dengan berbagai janji dan kartu-kartu...