Gugat Aturan Bakar Lahan, Masyarakat Adat: Kerap Jadi Kambing Hitam
Sdang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. (Detik)
law-justice.co - Ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Daerah (Damanda) Kabupaten Barito Utara, Putes Lekas dan seorang wiraswasta Era Purnama Dewi secara resmi mengajukan permohonan pengujian materiil terkait ketentuan pengecualian larangan pembukaan lahan dengan cara membakar ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan uji materi dengan nomor perkara 420/PUU-XXIV/2026 ini mulai disidangkan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan di Gedung MK, Jakarta, Kamis (19/11).
Mereka menguji Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 (Cipta Kerja) yang mengubah Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).
Para pemohon mempersoalkan ketiadaan pembeda antara masyarakat hukum adat yang menjalankan sistem pengetahuan turun-temurun dan kelompok masyarakat yang melakukan praktik pembakaran lahan dengan berlindung di balik `kearifan lokal`.
"Sekarang persoalannya yang kita bawa ke hadapan Mahkamah saat ini adalah Pasal 22 yang diujikan ini tidak membedakan praktik masyarakat hukum adat dari pembakaran lahan oleh pihak lain yang non masyarakat adat," ujar A Fahrur Rozi selaku kuasa hukum para pemohon dikutip dari website MK, Jumat (20/11).
Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Cipta Kerja memuat perubahan atas norma Pasal 69 ayat (2) UU PPLH yang menyatakan "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dikecualikan bagi masyarakat yang melakukan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan sungguh-sungguh Kearifan Lokal di daerah masing-masing".
Putes Lekas selaku pemohon menyatakan masyarakat adat menolak keras dijadikan kambing hitam atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Sebab, setiap kali bencana karhutla dan kabut asap terjadi, masyarakat adat kerap mendapat stigmatisasi dan ancaman kriminalisasi akibat praktik perladangan tradisional mereka, kendati dilakukan secara terukur berdasarkan kearifan lokal.
"Kami menolak keras masyarakat adat terus-menerus dijadikan kambing hitam setiap kali terjadi bencana karhutla dan kabut asap. Yang membakar lahan secara ugal-ugalan demi kepentingan komersial adalah pihak lain yang menyalahgunakan celah hukum, tetapi justru masyarakat adat yang setiap musim tanam menanggung stigma dan dibayangi ancaman pidana," kata Putes.
Menurut Putes, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar oleh masyarakat adat jauh berbeda dengan pembakaran liar maupun pembukaan kebun skala besar.
Baginya, membakar ladang bukanlah sekadar cara cepat membersihkan lahan, melainkan bagian dari sistem nilai, pengetahuan ekologis, dan ritual budaya serta bentuk kearifan lokal asli masyarakat adat yang telah diwariskan ratusan tahun.
Dia menjelaskan terdapat beberapa ciri utama yang membedakan perladangan adat dengan pembakaran lahan pada umumnya.
Pertama, mengikuti kalender musim secara ketat, mulai dari memilih lokasi bekas belukar tua, menebas, hingga membakar terkendali pada puncak kemarau.
Lalu, wajib membuat sekat bakar dengan membersihkan vegetasi selebar minimal dua meter di sekeliling ladang; membaca arah angin secara cermat, menyalakan api berlawanan arah angin dari sisi luar ke dalam.
Selain itu, wajib diberitahu terlebih dahulu kepada pemangku adat dan pemilik ladang di sekitarnya; dilakukan secara bergiliran di antara masyarakat adat dan selalu diawali dan ditutup dengan upacara adat yang dipimpin oleh tetua atau wadian/balian.
Melalui uji materiil itu, Putes berharap MK dapat menegaskan pengecualian pembukaan lahan dengan cara membakar hanya berlaku eksklusif bagi anggota masyarakat hukum adat secara turun-temurun untuk kebutuhan subsisten, sehingga warisan leluhur terlindungi dan celah impunitas bagi pembakar lahan komersial tertutup rapat.
Para pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan Pasal 22 angka 24 Lampiran UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU yang memuat perubahan atas norma Pasal 69 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai:
"Pengecualian bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar berdasarkan kearifan lokal hanya berlaku bagi anggota masyarakat hukum adat yang telah hidup dan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar secara turun-temurun, untuk pembukaan ladang bagi kebutuhan subsisten, dengan luas paling banyak 2 hektar per kepala keluarga, untuk tanaman varietas lokal, dikelilingi sekat bakar, bukan untuk kepentingan usaha, dan bukan oleh atau untuk pemegang perizinan berusaha".
Permohonan itu disidangkan Majelis Panel Hakim yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan anggota Hakim Konstitusi Adies Kadir dan Hakim Konstitusi Liliek Prisbawono Adi.
Saldi dalam sesi nasihatnya mengatakan, para Pemohon perlu memberikan argumentasi alasan masih harus mempertahankan ruang untuk melegalkan pembukaan lahan dengan cara pembakaran.
"Itu yang harus dijelaskan, karena Anda belum menjelaskan terganggunya masyarakat adat kalau itu dilarang, karena di dalam permohonan ini Anda mengatakan terganggunya karena pembakaran kabut asap," kata Saldi.

Komentar