Ketika Kolam Sianida di Puncak Hutan TNGHS Sukabumi Terbongkar
Ketika Kolam Sianida di Puncak Hutan TNGHS Sukabumi Terbongkar. (Istimewa).
law-justice.co - Sebagai informasi, selama lima hari sejak 10 hingga 14 November 2026, penyisiran tim gabungan lintas instansi di kawasan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), Desa Sukarame, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi, mengungkap ancaman kerusakan lingkungan yang serius.
Operasi yang menyasar wilayah kerja Resor PTN Gunung Bodas, Seksi PTN Wilayah III Sukabumi, itu menemukan puluhan titik galian emas ilegal beserta kolam limbah kimia terbuka di puncak tebing.
Dalam operasi penertiban tersebut, petugas menutup rapat 74 lubang Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) menggunakan papan kayu dan garis larangan melintas, meratakan 56 gubuk penambang, serta membongkar sembilan titik rendaman dan bahan kimia berbahaya.
Di lokasi yang sama, rekaman dokumentasi pihak Balai TNGHS memperlihatkan seorang petugas berhelm putih berlogo Dinas Lingkungan Hidup dan bersarung tangan karet biru berjongkok di tepi bak rendaman, lalu menyendok cairan berwarna merah pekat menyerupai teh kental menggunakan gayung plastik merah muda ke dalam botol sampel putih.
Dua kolam cairan kemerahan itu menggenang di antara tumpukan karung material bebatuan yang mulai menguning di tengah hamparan perbukitan hutan konservasi.
Kepala Bidang Penaatan Hukum Lingkungan (KPHL) DLH Kabupaten Sukabumi Arli Harliana mengonfirmasi bahwa cairan kemerahan yang ditemukan di lokasi tambang terindikasi kuat merupakan larutan sianida.
Bahan kimia beracun tersebut digunakan para penambang liar untuk mengolah batuan emas memakai metode rendaman, bukan sistem gelundung.
"Kalau lihat di lapangan kan di sana banyaknya sianida rendaman, dan botol kecil yang ditemukan di lapangan itu juga terindikasi sianida dari hasil rendaman batuan tambangnya. Mereka mengolahnya dengan sistem rendaman sianida," ungkap Arli.
Selain menyendok limbah dari kolam rendaman di atas tebing, petugas juga mengambil sampel air permukaan sungai dan sumur penduduk untuk memastikan tidak ada cemaran bahan berbahaya dan beracun (B3) yang mengalir ke permukiman warga.
Di area galian, tim pengawas turut mendapati bekas kemasan merkuri meski tidak menemukan wujud cairnya secara langsung.
"Untuk merkuri cair tidak ditemukan di lokasi, hanya ada satu bekas kemasan yang bertuliskan quick. Terkait hasil uji laboratorium memang belum keluar karena kemarin ada enam titik sampel yang cukup banyak, sehingga kami meminta waktu 14 hari kerja kepada pihak balai agar pengujiannya selesai," pungkasnya.
Kepala Balai TNGHS Didid Sulastiyo membenarkan bahwa seluruh temuan cairan di dalam botol maupun kubangan rendaman langsung ditangani tim DLH Kabupaten Sukabumi untuk diuji kadar racunnya.
"Ya yang di botol itu sudah ditangani oleh teman-teman Dinas LH. Mereka juga sudah mengambil sampel air untuk menguji kadar sianida dan bahan-bahan berbahaya B3 lainnya, katanya 14 hari akan muncul hasil laboratoriumnya," ujar Didid, Selasa (17/11/2026).
Didid menegaskan peredaran sianida sejatinya dibatasi ketat karena dampaknya yang mematikan bagi makhluk hidup dan ekosistem. Oleh karena itu, pihaknya menggencarkan kampanye sosialisasi bahaya racun kimia tersebut sekaligus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menekan peredarannya di lapangan.
"Pertama soal tata kelola, sianida itu kan dikecualikan dan peredarannya dibatasi kalau bisa. Kedua, implikasi sianida terhadap kehidupan sangat mematikan, sehingga kami melakukan kampanye sosialisasi terkait bahaya sianida secara simultan dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum serta dinas terkait untuk mengurangi peredarannya," tutur Didid.
Kerusakan lingkungan di sekitar lokasi tambang ilegal ternyata tidak berhenti pada limbah kimia. Petugas juga mendapati bekas penebangan pohon-pohon hutan alami secara liar yang dimanfaatkan penambang sebagai kayu penyangga terowongan galian.
"Secara kasat mata kami menemukan banyak pembalakan liar di lokasi. Pohon-pohon hutan itu ditebang untuk dijadikan steger atau tiang penyangga di dalam lubang-lubang tambang ilegal," kata Didid.
Ke depan, Balai TNGHS mendorong aparat penegak hukum menelusuri jaringan pemodal maupun penadah di balik maraknya tambang ilegal tersebut, sementara warga sekitar hutan diarahkan beralih menanam komoditas produktif sebagai alternatif mata pencaharian.
"Ke depan kita minta teman-teman aparat penegak hukum melakukan penyelidikan intelijen untuk mencari jaringan pelaku utamanya, bukan hanya masyarakat di lapangan yang selama ini hanya menjadi objek karena tidak punya alternatif ekonomi lain. Untuk memulihkan kawasan yang aslinya ditumbuhi rasamala dan saninten ini, kami akan memberikan solusi alternatif ekonomi agar masyarakat beralih menanam tanaman produktif seperti sukun, durian lokal, dan aren," ucap Didid.

Komentar