Lahan 1.600 Hektare PIK 2 yang Dikuasai Aguan Disita Satgas PKH
Lahan 1.600 Hektare PIK 2 yang Dikuasai Aguan Disita Satgas PKH. (kompas.com).
law-justice.co - Lahan seluas 1.600 Hektare di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang sebelumnya dikuasai perusahaan milik taipan Sugianto Kusuma alias Aguan diambil alih oleh pemerintah.
Namun, penguasaan kembali aset negara itu tidak berjalan mulus. Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) bahkan membutuhkan waktu berbulan-bulan hingga berhasil memasang plang penyitaan di lokasi.
Penyitaan dilakukan pada 13 Maret 2026, saat Satgas PKH masih dipimpin Ketua Pelaksana Harian Febrie Adriansyah. Lahan tersebut sebelumnya dikuasai PT Mutiara Intan Permai, anak usaha Agung Sedayu Group milik Aguan.
Kawasan seluas 1.600 hektare itu berada di pesisir PIK 2. Sebelumnya, area tersebut merupakan kawasan hutan lindung yang diduga dikuasai secara melawan hukum untuk pengembangan proyek ekowisata PIK 2 Tropical Coastland.
Persoalan penguasaan lahan itu tak lepas dari kontroversi proyek PIK 2 yang sempat menyandang status Proyek Strategis Nasional (PSN) pada era Presiden Joko Widodo.
Status PSN membuat proyek tersebut mendapat sorotan, terutama terkait dampak pengembangan kawasan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
Janji investasi serta penciptaan lapangan kerja juga menjadi perdebatan ketika berhadapan dengan risiko penggusuran, hilangnya mata pencaharian warga, hingga alih fungsi kawasan hutan.
Pembukaan lahan dalam skala besar turut menyimpan ancaman kerusakan ekosistem, hilangnya daerah resapan air, serta meningkatnya risiko banjir dan krisis air bagi masyarakat sekitar.
Situasi berubah setelah pemerintahan berganti. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencabut status PSN kawasan tersebut melalui Permenko Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 yang ditetapkan pada 24 September 2025.
Pencabutan status itu menjadi titik balik bagi proyek yang sebelumnya masuk dalam daftar PSN. Pemerintah kemudian bergerak mengambil kembali kawasan yang diduga merupakan aset negara tersebut melalui Satgas PKH dan Kejaksaan Agung.
Namun, proses pengambilalihan tidak berlangsung mudah. Upaya penertiban beberapa kali menghadapi hambatan sebelum akhirnya Satgas PKH berhasil memasang plang penyitaan dengan dukungan personel TNI.
Seorang sumber menyebut situasi di lapangan sempat memanas saat proses pemasangan plang berlangsung.
Bahkan, setelah plang penyitaan terpasang, seorang petinggi aparat penegak hukum disebut sempat mendatangi lokasi untuk melihat langsung tanda penyitaan tersebut. Meski demikian, menurut sumber itu, plang tidak dicabut.
Pengambilalihan 1.600 hektare ini menjadi salah satu langkah pemerintah dalam menertibkan kawasan hutan yang diduga dikuasai pihak swasta.
Persoalannya, proses tersebut juga menyisakan pertanyaan mengenai bagaimana kawasan hutan negara bisa berada dalam penguasaan perusahaan dan mengapa penertibannya membutuhkan waktu panjang.




Komentar