Yusril: Anggota Polri Ikut Penyadapan Mengarah ke Makar, Ini Sejarah

Rabu, 18/11/2026 20:40 WIB
Yusril Ihza Mahendra Menko Kumham Imipas dalam acara pengarahan terhadap pegawai mutasi ke Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto: Kemenko Kumham Imipas RI

Yusril Ihza Mahendra Menko Kumham Imipas dalam acara pengarahan terhadap pegawai mutasi ke Kemenko Kumham Imipas di Jakarta, Senin (10/2/2025). Foto: Kemenko Kumham Imipas RI

law-justice.co - Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra dengan tegas menyebut penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang dilakukan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo sebagai peristiwa luar biasa dalam sejarah kepolisian Indonesia.

Yusril mengatakan, sepanjang sejarah Republik Indonesia sejak 1945, belum pernah ada anggota kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana yang mengarah pada makar terhadap pemerintahan.

Jadi, sekarang ini terjadi penyadapan, dan penyadapan itu diduga kuat dilakukan oleh internal kepolisian. Dan ini sesuatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena dalam sejarah Republik Indonesia dari tahun 45 sampai sekarang, polisi itu tidak pernah terlibat dalam tindak pidana yang mengarah kepada tindak pidana makar," jelas Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu (18/11).

Yusril menjelaskan, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden merupakan tanggung jawab TNI, bukan kepolisian.

"Dan di dalam sistem kita, pengamanan terhadap presiden dan wakil presiden itu kan dilakukan oleh TNI, bukan oleh polisi," jelasnya.

Menurut Yusril, sejarah Indonesia memang pernah mencatat keterlibatan oknum anggota TNI dalam sejumlah peristiwa pemberontakan. Namun, ia menilai kasus yang kini tengah diselidiki berbeda karena dugaan penyadapan justru berasal dari internal kepolisian.

"Ya, oknum-oknum TNI pernah terjadi di masa-masa yang lalu, misalnya pada tahun 1946 terjadi dalam bahkan dalam pemberontakan sebagian anggota TNI memisahkan diri membentuk DI/TII, misalnya itu pernah terjadi," ungkapnya.

Yusril turut menyinggung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) yang melibatkan sebagian personel militer pada masa lalu.

"Permesta, PRRI juga sebagian dari personel TNI yang terlibat. Begitu juga peristiwa-peristiwa yang terakhir ya, dari tahun 58 itu," katanya.

Karena itu, Yusril menilai keterlibatan anggota Polri dalam penyadapan yang mengarah pada tindak pidana makar merupakan persoalan serius yang harus segera diselesaikan.

(Gisella Putri\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar