Fraksi di DPR Sepakati RUU Perampasan Aset Disahkan Menjadi UU
Komisi III DPR Resmi Tetapkan Lima Anggota Dewan Pengawas KPK. (Kompas).
Kesepakatan itu diambil dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat satu RUU tersebut di Komisi III DPR, yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11).
Rapat turut dihadiri perwakilan pemerintah, yakni Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej atau Eddy Hiariej.
"Hadirin yang kami hormati, kami minta persetujuan anggota Komisi III DPR RI dan pemerintah, apakah naskah RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada pembicaraan tingkat dua yaitu pengambilan keputusan yang akan dijadwalkan pada rapat paripurna DPR terdekat?" kata Dasco.
"Setuju," jawab peserta rapat kompak.
Usai disahkan di tingkat satu, RUU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya akan dibawa ke paripurna terdekat. Namun, belum diketahui jadwal resmi pelaksanaannya.
Dalam pandangannya, seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk disahkan menjadi undang-undang dengan tanpa catatan.
Mereka menilai RUU Perampasan Aset sudah 18 tahun mangkrak dan tak kunjung dibahas di DPR. Dan kini, di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, RUU tersebut rampung dari tenggat yang diberikan hingga 15 Desember mendatang.
"Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung kita bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008," ujar perwakilan fraksi PKS Nasir Djamil.
Sebelumnya, empat pimpinan DPR, kecuali Ketua DPR Puan Maharani meneken surat pernyataan siap mundur jika RUU Perampasan Aset tak rampung sebelum 15 Desember 2026.
Selain Dasco, ada pula yakni Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurizal, Saan Mustopa, dan Sari Yuliati. Surat perjanjian itu mereka teken saat audiensi dengan massa aksi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di kompleks parlemen, Jakarta, Kamis (27/8).
Bukan hanya mundur dari pimpinan, namun mereka juga bersiap mundur sebagai anggota DPR.
"DPR RI berkomitmen pembentukan RUU Perampasan Aset dapat diselesaikan paling lambat tanggal 15 Desember 2026," demikian salah satu poin hasil audiensi.

Komentar