Cak Imin Tegaskan Sekolah Rakyat Tak Akan Dibangun di Hutan Kota UI

Rabu, 18/11/2026 11:01 WIB
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB atau 5 jam lamanya. Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. Robinsar Nainggolan

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Mantan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar selesai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pria yang akrab disapa Cak Imin itu diperiksa sejak pukul 10.00 WIB hingga 15.00 WIB atau 5 jam lamanya. Wakil Ketua DPR RI itu berharap kedatangannya ke kantor KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi bisa membuat KPK secepatnya menuntaskan perkara tersebut. Robinsar Nainggolan

law-justice.co - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak akan dibangun di Hutan Kota Universitas Indonesia (UI).

"Hari ini lagi ramai diperbincangkan isu bahwa Sekolah Rakyat akan dibangun di Hutan Kota UI. Perlu saya tegaskan, saya sampaikan bahwa itu tidak benar," ujar Cak Imin dalam video singkat yang diunggah melalui Threads, Rabu (18/11).

Cak Imin mengaku telah berkoordinasi dengan para pihak yang terkait dengan isu ini, terkhususnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul.

Berdasarkan hasil koordinasi tersebut, Cak Imin menekankan bahwa tidak ada rencana atau keputusan apapun terkait penggunaan Hutan Kota UI untuk Sekolah Rakyat.

"Memang kita sedang mencari lokasi lahan Sekolah Rakyat untuk menampung anak kita, anak-anak kita di sekitar Jabodetabek, khususnya DKI Jakarta. Tetapi dalam hal ini belum ada satu pun rencana untuk menggunakan hutan kota menjadi gedung," terangnya.

Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat ini pun menegaskan bahwa ia sendiri tak setuju adanya alih fungsi hutan kota menjadi tempat bangunan.

"Tidak ada rencana itu dan saya pastikan saya sendiri tidak akan setuju penggunaan kawasan hutan kota untuk bangunan-bangunan tertentu," tutup Cak Imin.

Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengumumkan bahwa pemerintah akan membangun Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI.

"Hutan Kota UI itu ada 100 hektare lebih. Kurang lebih 8 hektare untuk keperluan Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul, Senin (16/11), dikutip dari detikNews.

Dia mengatakan. Kementerian Sosial (Kemensos) akan melakukan pengecekan tempat dan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan UI.

"Itu sudah diproses, tinggal mungkin membutuhkan perjanjian kerja sama atau PKS antara Pak Gubernur dan Rektor UI," ujarnya.

Sementara itu, Direktorat Humas, Media, Pemerintah dan Internasional UI mengaku lahan yang diusulkan UI untuk Sekolah Rakyat bukan merupakan bagian dari kawasan hutan kota.

"Dalam pembahasan awal dengan pemerintah, lahan yang diusulkan UI adalah bagian dari Kampus UI di sisi Jakarta yang berdekatan dengan kawasan hutan kota, dan bukan berada di dalam kawasan hutan kota," ujar Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah dan Internasional Erwin Agustian Panigoro dalam keterangan tertulis, Selasa (17/11).

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan tidak pernah mengusulkan kawasan Hutan Kota UI menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.

"Hal yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, ketika kemarin bersama dengan Bapak Menteri Sosial, DKI telah mengajukan dua lokasi. Satu di Jakarta Barat dan satunya di Jakarta Timur," ujar Pramono di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (17/11).

(Annisa\Editor)

Share:




Berita Terkait

Komentar