Semua Fraksi MPR Sepakati Posisi Wapres Tak Boleh Terlalu Lama Kosong

law-justice.co - Semua fraksi di MPR RI disebut telah bersepakat agar posisi wakil presiden tak boleh terlalu lama kosong usai ditinggal Gibran Rakabuming Raka yang berhenti pada Kamis (13/11).

Ketua Fraksi Gerindra di MPR, Habiburokhman mengklaim semua fraksi ingin proses pemilihan wapres baru berjalan cepat, lembut, dan kondusif alias tak menimbulkan kegaduhan.

"Kita semua pengennya, istilahnya berjalan dengan kondusif, kemudian smooth, enggak ada gaduh, dan cepat. Kenapa? Karena memang jabatan ini enggak boleh terlalu lama dikosongkan," jelas Habiburokhman di kompleks parlemen jelang rapat gabungan, Jumat (13/11).

Habib menjelaskan, sesuai aturan MPR memiliki waktu 60 hari untuk menggelar rapat paripurna pemilihan dan pelantikan wapres baru menggantikan Gibran. Dalam rentang waktu itu, Presiden harus menyerahkan dua nama cawapres 14 hari sebelum pelaksanaan paripurna.

Menurut Habib, hasil rapat gabungan MPR hari ini akan mengirim surat berisi permintaan agar presiden menyerahkan dua nama yang akan diverifikasi oleh MPR. Salah satu dari dua nama itulah yang akan dipilih dan dilantik dalam paripurna.

"Output rapat gabungan adalah kami akan mengirimkan surat ya kepada Presiden Prabowo meminta beliau menyiapkan dua alternatif nama dalam waktu 14 hari," jelasnya.

Menurut Habib, posisi wakil presiden penting untuk membantu kerja-kerja Presiden Prabowo. Sebab, presiden harus berbagi tugas dengan wapres seperti dilakukan Gibran sebelumnya.

"Nah, ini kan kalau kosong, nanti enggak ada yang melakukan hal tersebut, gitu loh. Sementara Pak Prabowo agenda internasionalnya banyak, kemudian agenda-agenda besar di level nasional juga banyak sekali," ujar dia.

Terpisah, Presiden Prabowo hari ini juga telah dijadwalkan menggelar rapat dengan para ketua umum partai koalisi untuk membahas dua nama yang akan diusulkan ke MPR. Namun, belum diketahui daftar nama yang dimaksud.