K3 MPR: Gibran Resmi Setop Jadi Wapres Sejak Surat Diterima

law-justice.co - Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR RI, Taufik Basari mengatakan Gibran Rakabuming Raka resmi berhenti dari jabatannya sebagai Wakil Presiden sejak surat pengunduran dirinya diterima MPR RI, Kamis (12/11).

Tobas, sapaan akrabnya, menjelaskan, ada tiga nomenklatur untuk menyebut presiden atau wakil presiden yang mengakhiri masa jabatannya, yakni berhenti, diberhentikan, dan mangkat. Oleh karena itu, penggunaan kata berhenti dalam surat Gibran ke MPR dinilai tepat.

"Jadi bukan Gibran mengundurkan diri, tapi Gibran berhenti. Baik itu sesuai dengan nomenklatur UUD maupun nomenklatur yang digunakan dalam suratnya dia," jelas Tobas saat dihubungi, Kamis (12/11).

Meski begitu, dia menyebut, UUD maupun undang-undang tak mengatur secara eksplisit kapan masa jabatan Gibran berakhir meski telah menyerahkan surat ke MPR. Karena tak diatur eksplisit, Tobas menyebut ada penafsiran bahwa masa jabatan Gibran berakhir sejak surat itu diserahkan.

"Nah karena itulah maka kita bisa tafsirkan, ini tafsir ya, ketika dia menyerahkan itu kepada MPR, maka secara formil posisi wakil presiden menjadi kosong," beber dia.

Sehingga, Tobas menambahkan, sejak surat Gibran diterima MPR, kursi jabatan wakil presiden otomatis telah kosong sesuai Pasal 8 ayat 2 UUD. Menurut dia, MPR juga tak memiliki wewenang untuk menolak atau menerima pemberhentian Gibran.

"Jadi tidak perlu apakah surat berhenti dia diterima atau tidak, terus dinyatakan dengan satu ketetapan bahwa dia sudah berhenti," ungkapnya.

MPR selanjutnya tinggal menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan DPD untuk menggelar jadwal paripurna pemilihan wakil presiden baru dalam waktu maksimal 60 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, MPR akan meminta waktu 14 hari di antaranya kepada Presiden untuk menyerahkan dua nama calon wakil presiden. Dua nama tersebut akan dipilih dalam paripurna.

"Sehingga kita bisa menafsirkan bahwa kekosongan wakil presiden itu terjadi hari ini sejak dia menyerahkan ke MPR suratnya," katanya.

Selain itu, Tobas menambahkan, Gibran juga tak bisa menarik surat pengunduran dirinya usai menyerahkan surat ke MPR. Dia menjelaskan, penyerahan surat tersebut bersifat deklaratif sehingga setelah diserahkan, tak bisa dicabut kembali.

"Ketika dia mendeklarasikan maka status itu muncul. Nah, karena sudah muncul, maka dia enggak bisa mencabut apa yang sudah dia deklarasikan," ujar Tobas.