Yusril: MPR Tak Perlu Sidang Persetujuan Gibran Mundur

law-justice.co - Menko Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menyebut MPR tak perlu lagi menggelar sidang paripurna membahas persetujuan Gibran Rakabuming yang mundur sebagai Wakil Presiden. Ia menyinggung hal tersebut sama dengan yang dilakukan Presiden ke-2 RI Soeharto saat menyatakan mundur dan berhenti.

"Menurut pendapat saya, sudah tidak perlu MPR mengadakan sidang apakah setuju atau tidak setuju dengan surat berhentinya itu, karena ini style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti," kata Yusril di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

"Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," lanjut Yusril.

Lebih lanjut Yusril menyebut, untuk mempercepat proses, MPR akan menggelar sidang untuk menyatakan kekosongan posisi wapres. Pada saat yang sama meminta kepada Presiden untuk mengusulkan dua nama pengganti Gibran.

"Selanjutnya ada mekanisme lebih detail diatur di dalam ketetapan-ketetapan MPR dan Undang-Undang MD3, eh, yang mengatur tentang masalah ini," ujarnya.

Meski begitu, Yusril menjelaskan mekanisme penggantian Gibran berbeda dengan Soeharto, yang saat itu menjadi presiden. Pemilihan wapres nantinya tidak melibatkan rakyat ataupun lembaga lain, namun dipilih mandiri oleh MPR.

"Beda, kan kalau Pak Harto itu Presiden. Karena presiden berhenti, otomatis digantikan oleh wakil presiden," jelasnya.

"Sekarang ini yang berhenti wakil presiden, kan nggak bisa digantikan siapa-siapa, kecuali dilakukan melalui pemilihan. Tapi pemilihannya bukan langsung oleh rakyat dalam pemilu yang diselenggarakan KPU. Pemilihannya dilakukan oleh MPR dan sama sekali tidak melibatkan KPU," lanjutnya.