Wapres Gibran Resmi Mundur, Paripurna DPR soal Pemakzulan Dibatalkan

law-justice.co - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) secara resmi membatalkan rapat paripurna yang membahas pengumuman usul penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kamis (12/11).

Rapat Paripurna seharusnya digelar pukul 14.00 WIB. Namun, tiga jam sebelum digelar yaitu sekitar pukul 11.00 WIB, rapat tersebut dibatalkan.

"Berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus (Badan Musyawarah) tanggal 12 November 2026, memutuskan bahwa Rapat Paripurna hari ini DIBATALKAN," demikian keterangan tertulis.

Pada waktu yang hampir berbarengan, Gibran mendatangi Kompleks DPR/MPR RI untuk menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai wapres.

Surat itu diserahkan Gibran ke pimpinan MPR RI. Gibran tiba di lobi Gedung Nusantara III sekitar pukul 11.16 WIB, kemudian langsung menuju ruang kerja Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk menyerahkan surat pengunduran diri.

Muzani berkata, Gibran meminta MPR segera memproses surat pengunduran dirinya.

Pengunduran diri Gibran ini jadi penyebab DPR membatalkan agenda paripurna pukul 14.00 WIB. Padahal, sehari sebelumnya, tercatat sudah 120 anggota DPR dari delapan fraksi resmi meneken dokumen Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.

Jumlah pengusul HMP dari delapan fraksi itu rinciannya yakni PDIP 14 orang, Golkar 11 orang, Gerindra 11 orang, PKB 18 orang, NasDem 19 orang, PKS 28 orang, PAN 1 orang dan Demokrat 18 orang.

Dalam paparannya, masing-masing fraksi pada umumnya menilai Gibran tak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden usai dua putusan dari Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang mempersoalkan dokumen ijazahnya.