Independensi, Modernisasi Kelembagaan, dan Kemandirian Ekonomi NU

law-justice.co - Memimpin Nahdlatul Ulama bukan sekadar mengelola organisasi keagamaan dengan jaringan besar. Ada warisan sejarah, otoritas keulamaan, kepentingan politik, dan kekuatan ekonomi masyarakat yang harus dijaga dalam satu tarikan napas. Di tengah kompleksitas itulah KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin menerima mandat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031.

Gus Kikin terpilih melalui musyawarah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dalam Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, 31 Agustus 2026. Ia menggantikan KH Yahya Cholil Staquf dan memimpin bersama KH Miftachul Akhyar yang kembali dipercaya sebagai Rais Aam.

Gus Kikin mengungkap beberapa gagasan utamanya dalam mengemban amanah sebagai ketua umum PBNU. Diantaranya adalah menghidupkan kembali Qanun Asasi NU sebagai koridor utama dalam menjalankan organisasi. “Saya menemukan salah satu tulisan Mbah Hasyim tentang Qonun Asasi, namun hanya bagian muqaddimahnya saja. Hingga tiga tahun yang lalu, bagian bagian setelahnya berhasil ditemukan. Ada bab satu hingga bab lima,” ungkapnya dalam pidato perdana sebagai Ketua Umum PBNU, Senin (31/8/2026), sebagaimana dikutip Tebuirengonline.

Gus Kikin mengajak seluruh warga Nahdliyin untuk kembali mempererat persatuan dan menjaga kebersamaan setelah melewati berbagai dinamika selama pelaksanaan Muktamar ke-35 NU. Ia menilai semangat kebersamaan diperlukan agar NU dapat melanjutkan perjalanan organisasi dengan tetap berpegang pada tujuan awal pendiriannya.

Keterpilihannya menjadi babak baru bagi organisasi yang tengah membutuhkan konsolidasi setelah dinamika internal di tingkat elite. Legitimasi kultural dan latar belakangnya yang tidak sepenuhnya tumbuh dari jalur politik struktural organisasi menjadi faktor yang dinilai memberikan ruang bagi kepemimpinan baru. Namun, modal tersebut tetap harus dibuktikan melalui kemampuan menyatukan berbagai kelompok dan membangun kembali kepercayaan warga Nahdliyin.

Gus Kikin bukan figur yang lahir secara tiba-tiba dari kontestasi muktamar. Ia memiliki hubungan genealogis dengan pendiri NU, KH Hasyim Asy`ari. Dari garis ibunya, ia merupakan cucu Nyai Hj Khoiriyah Hasyim, putri sulung Hadratussyaikh. Ayahnya, KH Mahfudz Anwar, juga berasal dari lingkungan keluarga pesantren di Jombang.

Meski tumbuh dalam tradisi pesantren, perjalanan profesional Gus Kikin cukup berbeda. Ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta pada 1975–1979. Setelah menjalani praktik pelayaran selama tiga tahun, ia bekerja di PT Djakarta Lloyd, perusahaan pelayaran milik negara. Pada usia sekitar 30 tahun, ia dipercaya menjadi Kepala Cabang Djakarta Lloyd di Cilegon.

Setelah meninggalkan perusahaan tersebut pada 1992, ia merintis berbagai usaha di bidang perdagangan, logistik, energi, dan media. Ia tercatat mendirikan PT Energi Mineral Langgeng di sektor minyak dan gas serta PT Bama Berita Sarana (BBS Group) di bidang penyiaran.

Pengalaman tersebut memberinya bekal dalam manajemen, pengelolaan sumber daya, dan pengembangan jaringan profesional. Kapasitas ini berpotensi menjadi modal untuk mendorong modernisasi kelembagaan dan kemandirian ekonomi NU. Namun, pengelolaan aset serta usaha organisasi membutuhkan transparansi dan pengawasan agar tidak bercampur dengan kepentingan bisnis pribadi atau kelompok.

Dari Tebuireng menuju Pembaruan NU

Persinggungan Gus Kikin dengan kepemimpinan pesantren semakin kuat ketika KH Salahuddin Wahid atau Gus Sholah memintanya membantu pengembangan Pesantren Tebuireng pada 2015. Setahun kemudian, ia dipercaya menjadi wakil pengasuh. Setelah Gus Sholah wafat pada 2020, Gus Kikin meneruskan kepemimpinan sebagai pengasuh kedelapan pesantren bersejarah tersebut.

Di Tebuireng, ia mengembangkan pengelolaan pendidikan dengan memadukan tradisi keilmuan salaf dan manajemen modern. Penguatan pendidikan diniyah, forum Bahtsul Masail, halaqah keilmuan, kerja sama pendidikan, serta jaringan alumni menjadi bagian dari pengembangan kelembagaan.

Pengalaman mengelola Tebuireng menjadi modal penting untuk memimpin PBNU. Ia terbiasa berhadapan dengan persoalan pendidikan, kaderisasi, sumber daya manusia, dan jaringan sosial. Namun, skala PBNU jauh lebih kompleks karena harus mengakomodasi keragaman tradisi, kepentingan, serta struktur organisasi dari pusat hingga ranting.

Arah kepemimpinan Gus Kikin mulai terlihat melalui penekanannya terhadap implementasi Qanun Asasi sebagai pijakan organisasi. Dalam sosialisasi hasil Muktamar Ke-35 di Gedung PBNU, Jakarta, 7 Oktober 2026, ia menyebut Qanun Asasi sebagai konstitusi yang menjadi rujukan perjalanan NU. Gagasan tersebut menempatkan penguatan nilai dasar organisasi sebagai landasan konsolidasi. Persatuan, kedisiplinan, tradisi keulamaan, dan pengabdian kepada masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, melainkan diterjemahkan ke dalam praktik organisasi.

Perhatian terhadap kaderisasi juga menjadi agenda penting. Dalam Workshop Kaderisasi PBNU pada 5–7 November 2026, Gus Kikin menekankan perlunya mempertemukan tradisi keilmuan ulama salaf dengan manajemen modern, integritas, dan disiplin organisasi. Kaderisasi, dalam pandangannya, tidak boleh berhenti sebagai pelatihan formal. Para kader harus hadir melalui kerja nyata di bidang sosial, ekonomi, dan penyelesaian persoalan masyarakat. PBNU juga mulai mendorong penyusunan pedoman kaderisasi agar dapat diterapkan secara lebih sistematis di tingkat wilayah dan cabang.

Menurut dia, langkah ini diperlukan untuk membentuk kader yang profesional sekaligus memperkuat tata kelola organisasi. “Yakni tetap memegang teguh tradisi keilmuan ulama salaf, tetapi juga berani mengadopsi hal-hal baru, manajemen modern, dan pendekatan terukur yang membawa maslahat nyata sesuai perkembangan zaman,” tulis Gus Kikin, dikutip dari NU Online, Sabtu (7/11/2026).

Agenda tersebut penting karena kekuatan NU sesungguhnya berada pada jaringan akar rumput. Keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari aktivitas pengurus pusat, tetapi dari kemampuan struktur di daerah memberikan pelayanan, pendidikan, dan pemberdayaan kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa kaderisasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan formalitas. Orientasi akhirnya harus berupa pengabdian nyata kepada masyarakat. "NU harus hadir membersamai masyarakat melalui kerja-kerja konkret para kadernya, baik dalam pendampingan sosial, ekonomi, maupun penyelesaian masalah langsung di tingkat akar rumput," ujar Gus Kikin.

Pekerjaan besar lainnya adalah menjaga independensi NU dari politik praktis. Dengan basis sosial yang luas, NU memiliki pengaruh strategis dalam kehidupan politik nasional. Hubungan baik dengan pemerintah tetap diperlukan, tetapi tidak boleh menghilangkan kemampuan organisasi untuk mengkritik kebijakan negara yang bertentangan dengan kepentingan publik.

Pengalaman Gus Kikin di dunia usaha juga membuka peluang penguatan ekonomi Nahdliyin. Jaringan pesantren, koperasi, UMKM, dan lembaga pendidikan dapat dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi masyarakat. Namun, orientasinya harus jelas: memperluas manfaat bagi warga, bukan menjadikan organisasi sebagai instrumen kepentingan bisnis elite.

Pada akhirnya, kepemimpinan Gus Kikin akan diuji oleh kemampuannya mengubah legitimasi sejarah menjadi kekuatan kelembagaan. Ia membawa nama besar keluarga pendiri NU, memiliki pengalaman profesional, dan telah melewati pengalaman mengelola pesantren. Tetapi NU bukan perusahaan yang dapat dikelola semata-mata dengan pendekatan manajerial, juga bukan pesantren yang seluruh persoalannya dapat diselesaikan melalui otoritas kepengasuhan.

Lima tahun ke depan menjadi kesempatan untuk membuktikan bahwa tradisi dan modernisasi dapat berjalan beriringan. NU harus mampu menjaga warisan keulamaan tanpa terjebak romantisme masa lalu, membangun kemandirian ekonomi tanpa komersialisasi organisasi, serta menjalin hubungan dengan kekuasaan tanpa kehilangan independensi.

Pertaruhannya bukan sekadar keberhasilan Gus Kikin sebagai ketua umum, melainkan masa depan NU sebagai rumah besar umat, kekuatan moral masyarakat, dan salah satu penjaga arah kehidupan kebangsaan Indonesia.