Menteri Jumhur: Pemerintah Kurasi Bantuan Asing Atasi Karhutla

law-justice.co - Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan pemerintah akan mengkurasi tawaran bantuan dari negara lain untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

"Jadi signifikan atau tidak, daripada nanti salah-salah ini ya, lebih baik kita kurasi dulu biar pas," ungkap Jumhur di Jakarta, Selasa (13/10).

Jumhur menyatakan pemerintah harus melihat terlebih dahulu bantuan apa yang ditawarkan oleh negara lain. Secara khusus, ia menyinggung bantuan pengerahan 50 petugas yang ditawarkan suatu negara.

"Karena ada yang mengatakan memberi bantuan sampai 50 orang, ya kita udah puluhan ribu mengerahkan, tapi kita terima kasih ada keinginan membantu," katanya.

Selain itu, Jumhur juga mengatakan adanya tawaran bantuan dalam bentuk water bombing. Namun, ia menyatakan bahwa operasi water bombing telah dikerahkan secara mandiri oleh Indonesia.

"Kalau misalnya membantu apa, bantu water bombing, ya sekarang kita sudah berapa banyak mengerahkan itu juga gitu," jelas Jumhur.

Sebelumnya, sejumlah negara telah menawarkan bantuan ke Indonesia untuk mengatasi persoalan karhutla. Salah satunya adalah negara tetangga Indonesia yang juga terdampak asap karhutla, yakni Malaysia.

Sebelumnya, Wakil Perdana Menteri Malaysia Ahmad Zahid Hamidi menyatakan pihaknya telah menawarkan bantuan untuk mengatasi karhutla Sumatera dan Kalimantan melalui sejumlah jalur diplomatik.

Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers usai meluncurkan Bulan Kesiapsiagaan Nasional di Pusat Konvensi Ipoh, Minggu (11/10).

Zahid menyebut telah menawarkan bantuan ketika bertemu Presiden RI Prabowo Subianto dan perwakilan Wakil Presiden beberapa waktu lalu. Selain itu, Badan Penanggulangan Bencana Nasional Malaysia (Nadma) dan Kementerian Luar Negeri Malaysia juga telah mengirimkan surat kepada pihak terkait di Indonesia.

Bantuan yang ditawarkan Malaysia dilaporkan berupa satu pesawat pemadam kebakaran, tiga helikopter, serta 52 petugas dan personel. Namun, tawaran tersebut hingga sekarang masih menunggu respons pemerintah Indonesia.

"Kami berpandangan positif bahwa mungkin mereka tidak membutuhkan bantuan kami. Kami tetap optimistis dan berasumsi yang terbaik," kata Zahid.