Soroti Defisit APBN Rp319 Triliun, DPR Minta Pemerintah Berhemat

law-justice.co - Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan belanja untuk mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kesehatan fiskal, terutama menjelang akhir tahun anggaran ketika realisasi belanja pemerintah cenderung meningkat.

Amin menyoroti realisasi defisit APBN yang mencapai Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per September 2026. Ia mengingatkan pemerintah agar mencermati pola realisasi defisit pada tahun-tahun sebelumnya sehingga lonjakan pengeluaran pada kuartal IV dapat diantisipasi.

“Kalau kita belajar dari tahun 2025, defisit pada kuartal IV menyumbang 48 persen dari total defisit selama setahun. Jadi, tetap kita harapkan pemerintah menekan angka defisit itu,” ujar Amin kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jumat (9/10/2026).

Menurut Amin, pengendalian defisit APBN harus dilakukan melalui dua langkah utama, yakni memperkuat strategi penerimaan negara dan memastikan belanja pemerintah berjalan secara efisien. Optimalisasi penerimaan perlu dilakukan dengan menggali potensi yang belum tergarap secara maksimal, tanpa mengabaikan kemampuan masyarakat dan keberlangsungan dunia usaha.

Ia menilai perluasan basis pajak atau ekstensifikasi masih menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut harus dirancang secara tepat sasaran agar tidak menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih membutuhkan dukungan untuk berkembang.

“Ekstensifikasi pajak tetap penting, tetapi harus ada kreativitas. Jangan sampai yang dikejar justru pengusaha kecil dan UMKM yang memang masih perlu perlindungan,” tegas Amin.

Selain mendorong optimalisasi penerimaan, Amin meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap belanja negara. Menurutnya, pengendalian pengeluaran diperlukan untuk mencegah inefisiensi sekaligus memastikan anggaran digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan yang telah direncanakan.

Ia menekankan, efisiensi belanja bukan berarti mengabaikan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Sebaliknya, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara cermat agar program pemerintah tetap berjalan tanpa menimbulkan tekanan berlebihan terhadap defisit APBN.

Amin juga menyoroti perbedaan antara asumsi defisit dalam APBN dan proyeksi pemerintah. Ia meminta perkembangan realisasi penerimaan dan belanja terus dipantau agar pelaksanaan anggaran tetap terkendali dan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan.

Politisi Fraksi PKS tersebut berharap pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. Dengan strategi fiskal yang tepat, pengendalian defisit diharapkan dapat berjalan seiring dengan upaya menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.