2 Pilar Utama “Solo” di Istana Roboh, Manuver Politik Prabowo Disorot

law-justice.co - Wartawan Senior, Edy Mulyadi menyatakan bahwa pergantian sejumlah pejabat strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (1/10/2026) membawa pesan politik yang kuat.

Kata dia, salah satu sorotan utamanya adalah bergesernya dua figur yang selama ini disebut memiliki kedekatan dengan lingkar kekuasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

Dua figur tersebut adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang sebelumnya menjabat Kapolri dan Pratikno yang sebelumnya menduduki posisi strategis di lingkungan Istana.

Edy menyebut keduanya sebagai dua pilar utama yang selama ini menjadi simbol kuatnya pengaruh “Solo” di lingkar pemerintahan.

Dalam analisanya, Edy menilai pergantian tersebut bukan sekadar pergantian jabatan administratif, melainkan bagian dari perubahan konfigurasi kekuasaan setelah Prabowo memimpin pemerintahan baru.

“Bagi publik awam, ini mungkin terlihat sebagai pergantian pejabat biasa. Namun bagi pemerhati politik, perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran jalur pengaruh di pusat kekuasaan,” ujar Edy, Jumat (2/10/2026).

Edy mengaitkan istilah “Solo” dengan jaringan politik yang berkembang dari era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, mengingat sejumlah figur penting dalam pemerintahan sebelumnya memiliki rekam jejak kedekatan dengan Kota Surakarta.

Menurut Edy, Listyo Sigit merupakan salah satu figur yang sering dikaitkan dengan lingkar tersebut karena pernah menjabat Kapolresta Surakarta dan menjadi ajudan Presiden Joko Widodo.

Sementara Pratikno, kata Edy, dikenal sebagai salah satu figur penting dalam operasional pemerintahan era Jokowi selama satu dekade.

Dengan bergesernya kedua figur tersebut, Edy menilai terdapat perubahan besar dalam peta kekuatan politik di lingkungan Istana.

“Ketika dua figur utama itu bergeser, maka publik membaca ada perubahan keseimbangan kekuasaan. Apakah ini berarti berakhirnya pengaruh Solo? Itu akan terlihat dari perkembangan politik selanjutnya,” kata Edy.

Listyo Sigit Dipindah ke KSP

Presiden Prabowo menunjuk Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) setelah menggantikan posisinya sebagai Kapolri dengan Komjen Suyudi Ario Seto.

Edy menilai keputusan tersebut merupakan langkah yang tetap menjaga stabilitas, tetapi sekaligus mengubah posisi strategis Listyo Sigit

Menurutnya, jabatan Kapolri memiliki kewenangan langsung terhadap institusi kepolisian, sementara KSP memiliki fungsi koordinasi kebijakan di lingkungan Istana.

“Tongkat komando kepolisian berpindah tangan. Sementara Listyo Sigit tetap berada dalam lingkar pemerintahan melalui posisi KSP,” ujarnya.

Pergantian Kapolri Dinilai Mengandung Pesan Politik

Edy juga menyoroti proses pergantian Kapolri yang berlangsung cepat. Mulai dari pengiriman Surat Presiden (Surpres) kepada DPR RI, uji kelayakan dan kepatutan, hingga pelantikan dilakukan dalam waktu singkat.

Menurut Edy, kecepatan tersebut menunjukkan adanya keinginan pemerintah untuk segera memastikan perubahan kepemimpinan di tubuh Polri.

Dia menyebut, dalam dinamika politik, proses cepat dapat menjadi cara untuk menghindari tarik-menarik kepentingan yang berpotensi muncul ketika pergantian pejabat strategis berlangsung terlalu lama.

Suyudi Jadi Wajah Baru Polri

Edy menyebut sosok Suyudi Ario Seto memiliki latar belakang berbeda karena tumbuh dari jalur reserse dan penegakan hukum.

Sebelum ditunjuk menjadi Kapolri, Suyudi pernah menduduki sejumlah jabatan penting, seperti Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Wakapolda Metro Jaya, Kapolda Banten, hingga Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).

Menurut Edy, pergantian Kapolri biasanya akan diikuti dengan penataan sejumlah posisi strategis di internal Polri.

“Pergantian pucuk pimpinan di tubuh kepolisian hampir selalu membawa perubahan lanjutan, karena garis komando dan struktur organisasi akan menyesuaikan kepemimpinan baru,” ujarnya.

Peta Politik Baru di Era Prabowo

Lebih lanjut, Edy menilai pergantian dua figur tersebut menjadi tanda bahwa pemerintahan Prabowo mulai membangun karakter kepemimpinannya sendiri.

Menurut dia, perubahan tersebut menunjukkan upaya Presiden Prabowo memperkuat kendali pemerintahan dengan figur-figur yang dipilih berdasarkan arah politik dan kebijakan pemerintahannya.

Namun, Edy menegaskan bahwa dampak sebenarnya dari perubahan tersebut baru dapat terlihat melalui kebijakan dan langkah pemerintahan ke depan.

“Pergantian elite tidak hanya soal siapa yang naik dan turun, tetapi bagaimana arah pemerintahan setelahnya. Publik akan melihat apakah perubahan ini benar-benar membawa pola baru dalam pengelolaan negara,” pungkas Edy.