Sentil AHY, NasDem: Koalisi Jangan Bikin Gaduh Pemerintahan Prabowo

law-justice.co - Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem meminta kepada semua partai politik di koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tetap menjaga soliditas.

Seruan itu disampaikan setelah Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyinggung kekuasaan yang tidak berlangsung selamanya.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menilai pernyataan AHY merupakan sikap politik Partai Demokrat. NasDem menghormati sikap tersebut, tetapi mengingatkan pentingnya stabilitas politik untuk mengawal jalannya pemerintahan.

“Sebagai sebuah sikap politik sebuah partai, kita menghormati dan menghargai saja,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9/2026).

Saan mengatakan Indonesia sedang menghadapi tantangan di dalam negeri maupun internasional. Situasi tersebut dinilai membutuhkan kebersamaan seluruh kekuatan politik, terutama partai yang berada di dalam koalisi pemerintah.

“Kita juga berharap dalam situasi seperti hari ini, di mana tantangan kita sebagai sebuah bangsa, baik di domestik, tantangan nasional maupun internasional, itu membutuhkan yang namanya kebersamaan,” jelas Saan.

Menurut Saan, stabilitas politik diperlukan agar program prioritas dan kebijakan strategis pemerintah dapat berjalan. Karena itu, partai-partai koalisi diminta memiliki sikap yang sama dalam mengawal pemerintahan Prabowo.

“Membutuhkan situasi politik yang memang secara politik lebih stabil lagi. Dan saya harap bahwa semua partai politik, khususnya yang tergabung dalam koalisi pemerintahan, memiliki sikap yang sama untuk sama-sama mengawal pemerintahan hari ini, Presiden Pak Prabowo, untuk sama-sama menyukseskan apa yang menjadi program dan kebijakan prioritas maupun kebijakan-kebijakan strategis,” ungkapnya.

Saan kembali menekankan agar sikap politik setiap partai tidak mengganggu kepastian dan stabilitas pemerintahan.

“Maka sikap-sikap terbaik, sikap-sikap politik itu tetap harus mengedepankan semangat untuk memberikan jaminan kepastian dan stabilitas politik agar program ini bisa berjalan dengan baik,” sambung Saan.

Mengenai pernyataan AHY bahwa kekuasaan tidak abadi, Saan menilai hal tersebut sesuai dengan konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membatasi masa jabatan presiden paling banyak dua periode.

“Maksimal kan dua periode, kan. Dan itu sudah diatur dalam undang-undang dasar. Nah, terkait dengan pernyataan dari Ketua Umum Partai Demokrat, tentu itu merupakan sikap ya, sikap politik dari Partai Demokrat yang disampaikan melalui Ketua Umumnya,” kata Saan.

Pernyataan AHY Dikaitkan dengan Pilpres 2029

AHY sebelumnya menyampaikan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Pernyataan itu disampaikan saat peringatan 25 tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

“Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode. Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.

Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan dengan kemungkinan AHY mulai mengirim sinyal untuk maju dalam Pilpres 2029.

Namun, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron membantah anggapan tersebut. Ia menyebut terlalu berlebihan jika ucapan AHY mengenai batas kekuasaan ditafsirkan sebagai sinyal pencalonan presiden.

“Nggak, itu kan over, berlebihan lah,” kata Herman saat ditemui di Redtop Hotel, Jakarta Pusat, Selasa (8/9/2026).