Ketika Pernyataan AHY Seakan Sentil Janji Jokowi Pulang ke Solo

law-justice.co - Sebagai informasi, pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) beberapa waktu lalu yang menegaskan bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya memunculkan beragam spekulasi politik.

Salah satunya, menurut pengamat politik Adi Prayitno, ucapan tersebut seakan diarahkan kepada faksi politik Solo. Publik menilai pesan itu berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang belakangan aktif melakukan safari politik untuk membesarkan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Ini seakan-akan ingin memberikan pesan politik khususnya kepada salah satu faksi dan kekuatan politik di negara kita, siapa lagi kalau bukan faksi kekuatan politik Solo," ujarnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Selasa (8/9).

"Mengingat belakangan ini faksi kekuatan politik Solo itu di tenggarai selalu melakukan kerja-kerja politik, selalu melakukan safari-safari politik untuk membesarkan salah satu figur ataupun partai politik tertentu," imbuhnya.

Dia juga menyinggung pernyataan Jokowi yang pernah berjanji akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa setelah lengser.

"Padahal dulunya faksi dan kekuatan politik Solo itu mengatakan bahwa akan tidak melanjutkan atau misalnya pulang kampung dan tidak akan ada lagi dengan urusan-urusan politiknya," jelasnya.

Hal inilah yang kemudian dikaitkan publik dengan pernyataan AHY, seakan diarahkan secara spesifik kepada faksi politik Solo.

Sebelumnya, dalam pidato politik memperingati HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/8/2026), AHY menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu.

“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.

Dia mengajak kader Demokrat dan publik untuk mengambil pelajaran dari 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang berhasil menjalankan transisi kekuasaan secara damai, demokratis, dan taat pada konstitusi dua periode.

AHY juga mengingatkan agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih dalam pemilu tidak boleh dihalang-halangi. Menurutnya, jabatan memiliki siklus datang dan pergi, namun tanggung jawab terhadap rakyat tidak pernah selesai.