Menkeu Purbaya Sebut Anggaran MBG 2027 Bisa Lebih Hemat

law-justice.co - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebut anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) 2027 berpeluang untuk dipersempit alias lebih hemat.

Hal itu seiring efisiensi yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap pelaksanaan program pada 2026.

Purbaya mengatakan dalam pembahasannya bersama Kepala BGN Sudaryono turut mencakup kemajuan program dan langkah-langkah efisiensi yang sedang dilakukan.

"Pada dasarnya akan ada efisiensi-efisiensi yang dilakukan yang membuat nanti anggarannya enggak sebesar yang dia anggarkan dan dipakai nanti," kata Purbaya di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Menurut Purbaya, efisiensi tersebut diterapkan pada pelaksanaan MBG tahun ini. Jika berjalan baik, penghematan tersebut dapat berlanjut dan memengaruhi kebutuhan anggaran pada 2027.

"Otomatis kalau (efisiensi MBG di 2026) itu bagus ya ke 2027 juga akan kebawa efisiensinya," ujarnya.

Purbaya juga menyinggung penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG. Menurutnya, penambahan dapur tidak berarti seluruh dapur yang telah direncanakan akan dibuka karena terdapat pula dapur yang ditutup apabila tidak sesuai dengan desain.

"Ada yang dibuka, ada yang ditutup juga kan? Tadi 13 ribu (dapur baru MBG) ini saya enggak tahu, tadi enggak didiskusikan. Tapi begini, dia juga bilang akan ada yang ditutup berapa ratus (dapur) ya? Yang enggak sesuai dengan desain, ya," jelasnya.

Selain itu, Bendahara Negara itu menyebut ada rencana perubahan skema insentif Rp6 juta per hari per SPPG agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Ia menyerahkan detail perubahan tersebut kepada BGN.

Dalam pertemuan tersebut, Purbaya juga menanyakan sekolah yang masih mengajukan permintaan untuk mendapatkan MBG. Ia mengatakan jumlahnya masih banyak dan meminta BGN mengungkap data tersebut kepada publik.

"Saya nanya-nanya aja (ke Sudaryono), ada enggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta dan itu cukup masif yang minta," kata Purbaya.

Menurutnya, informasi mengenai sekolah yang masih meminta program tersebut perlu disampaikan agar masyarakat mengetahui tingkat permintaan terhadap MBG.

"Saya bilang kalau itu, Anda umumkan lah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau enggak bilang semuanya ya, sebagian besar," ujarnya.

Sebelumnya, Sudaryono mengatakan BGN masih menyisir sekitar 13 ribu dapur yang berada dalam antrean untuk mendapatkan alokasi MBG. BGN juga menyiapkan sekitar 2.700 dapur untuk dibuka secara bertahap, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Purbaya mengatakan pembukaan dapur di wilayah 3T sudah masuk dalam anggaran yang tersedia. Kebutuhan tersebut dapat ditangani melalui realokasi antarpos tanpa menambah anggaran.

"Kan 3T itu tahun ini (dapur MBG) dibuka terus kok, makin akan dibukakan. Dia bilang akan ada realokasi sebagian ya, dari satu pos-pos ke pos itu. Dananya boleh enggak dipakai? `Boleh`, dia bilang," jelasnya.

Ia memastikan langkah tersebut tidak mengubah anggaran MBG yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan.

Sebelumnya, BGN menyebut anggaran MBG 2026 yang semula sebesar Rp268 triliun telah disisir dan diefisienkan menjadi Rp229 triliun. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp117 triliun telah tersalurkan atau 56 persen.

Sementara itu, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk MBG melalui BGN dalam RAPBN 2027. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan alokasi awal 2026 sebesar Rp268 triliun, dengan target penerima manfaat pada 2027 sebanyak 72,1 juta orang.