53.971 Rumah Rusak akibat Gempa NTT, 19.006 Masuk Kategori Rusak Berat

law-justice.co - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sebanyak 53.971 unit rumah rusak akibat gempa bumi Magnitudo (M) 7,7 Flores di Nusa Tenggara Timur (NTT). Data tersebut merupakan hasil pembaruan hingga hari kedelapan atau Sabtu (22/8/2026).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan menjelaskan, dari total rumah rusak, 19.006 unit masuk kategori rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan.

"Berdasarkan pembaruan data di hari kedelapan atau per Sabtu (22/8), tercatat sebanyak 53.971 unit rumah mengalami kerusakan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.006 unit masuk kategori rusak berat, 11.777 unit rusak sedang, dan 23.188 unit rusak ringan," ucap Berton dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).

Kerusakan rumah tersebut tersebar di tujuh kabupaten di NTT. Kabupaten Manggarai Timur menjadi wilayah dengan jumlah rumah rusak terbanyak, yakni mencapai 17.039 unit.

Di Manggarai Timur, sebanyak 6.713 rumah mengalami rusak berat, 4.496 rusak sedang, dan 5.830 rusak ringan.

Kabupaten Manggarai menjadi daerah dengan jumlah rumah rusak terbanyak kedua, yakni 7.045 unit. Rinciannya, 3.582 rumah rusak berat, 2.113 rusak sedang, dan 1.350 rusak ringan.

Kemudian, Kabupaten Ngada mencatat 8.129 rumah rusak, terdiri atas 1.973 rusak berat, 1.678 rusak sedang, dan 4.478 rusak ringan.

Kabupaten Manggarai Barat mencatat 9.402 rumah rusak, dengan rincian 3.334 rusak berat, 1.438 rusak sedang, dan 4.630 rusak ringan.

Sementara itu, Kabupaten Nagekeo mencatat 4.829 rumah rusak, terdiri atas 1.702 rusak berat, 560 rusak sedang, dan 2.567 rusak ringan.

Kabupaten Ende tercatat memiliki 3.953 rumah rusak, yakni 763 rusak berat, 870 rusak sedang, dan 2.320 rusak ringan. Adapun Kabupaten Sikka mencatat 3.574 rumah rusak, dengan rincian 939 rusak berat, 622 rusak sedang, dan 2.013 rusak ringan.

Berton menegaskan, angka tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi dan validasi data masih berlangsung. Tahapan tersebut diperlukan untuk memastikan data kerusakan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

"Angka tersebut merupakan data sementara yang masih melalui tahapan verifikasi dan validasi. Proses tersebut penting untuk memastikan setiap data kerusakan dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan," kata dia.

Menurutnya, pendataan kerusakan rumah juga menjadi dasar bagi BNPB dan pemerintah daerah untuk menghitung kebutuhan personel enumerator yang akan melakukan verifikasi dan validasi di lapangan.

Khusus rumah yang masuk kategori rusak berat, data tersebut nantinya menjadi salah satu dasar untuk menentukan kebutuhan dukungan hunian sementara (huntara) maupun dana tunggu hunian (DTH) bagi masyarakat terdampak.

"Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terdampak dapat diidentifikasi secara cepat dan akurat, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan dukungan penanganan pada tahapan berikutnya," tuturnya.