Presiden Prabowo, Para Elit Politik dan Jalan Pulang Kepada Rakyat

[INTRO]

Media ini pada Senin, 17 Agustus 2026, memuat berita berjudul “Batalkan Perjanjian dengan Elite, Presiden Prabowo Harus Buat Kontrak Baru”. Berita tersebut mengutip pandangan pengamat politik Rocky Gerung yang mendesak Prabowo untuk membatalkan apa yang disebutnya sebagai “perjanjian putih” dengan para elite politik dan menggantinya dengan sebuah “perjanjian baru” bersama rakyat.

Gagasan tersebut menarik karena menyentuh persoalan yang lebih fundamental daripada sekadar isu reshuffle kabinet. Ia mempertanyakan untuk siapa sesungguhnya kekuasaan dijalankan setelah pemilu selesai. Dalam sistem demokrasi, Presiden memang tidak mungkin sepenuhnya terlepas dari partai politik, parlemen, kelompok kepentingan maupun berbagai kekuatan ekonomi dan sosial.

Pemerintahan membutuhkan dukungan politik untuk memastikan kebijakan dapat berjalan. Namun, dukungan politik tersebut semestinya tidak berubah menjadi ketergantungan yang membuat kepentingan elite lebih dominan daripada mandat yang diberikan rakyat melalui pemilu.

Di sinilah istilah “kontrak baru dengan rakyat” menjadi relevan. Kontrak politik dalam demokrasi seharusnya tidak berhenti pada hubungan antara kandidat dengan pemilih pada hari pencoblosan. Setelah seseorang terpilih menjadi Presiden, kontrak tersebut harus diterjemahkan menjadi janji kinerja yang dapat dilihat, diukur dan dievaluasi oleh masyarakat.

Persoalannya, kondisi politik dan ekonomi selama hampir dua tahun pemerintahan Prabowo menunjukkan gambaran yang tidak sepenuhnya sederhana. Di satu sisi, sejumlah survei masih menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan publik yang relatif tinggi terhadap pemerintahan. Namun, di sisi lain, terdapat pula survei yang menunjukkan penurunan tingkat kepuasan terhadap Presiden dan meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap kondisi ekonomi.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur hanya melalui popularitas Presiden, tetapi harus dilihat dari indikator yang lebih konkret: pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, daya beli, pengentasan kemiskinan, kualitas pelayanan publik, efektivitas program pemerintah, serta tata kelola anggaran negara.

Karena itu, pernyataan Rocky Gerung mengenai perlunya “membatalkan perjanjian dengan elite” seharusnya tidak hanya dipahami secara literal sebagai ajakan untuk memutus hubungan Presiden dengan kekuatan-kekuatan politik di sekelilingnya. Yang jauh lebih penting adalah menguji apakah benar terdapat kesenjangan antara kepentingan elite dan mandat rakyat dalam praktik pemerintahan selama hampir dua tahun terakhir.

Jika memang terdapat kesenjangan tersebut, maka persoalan berikutnya adalah bagaimana Presiden memperbaikinya. “Kontrak baru dengan rakyat” tidak boleh berhenti sebagai slogan politik. Ia harus memiliki indikator keberhasilan yang jelas: apa yang dijanjikan, berapa targetnya, kapan harus dicapai, berapa anggarannya, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana rakyat dapat menilai hasilnya.

Dengan kerangka pemikiran tersebut, berita law-justice.co tersebut dapat menjadi pintu masuk untuk mengajukan dua pertanyaan yang lebih mendasar mengenai arah pemerintahan Prabowo: 1.Jika Prabowo benar-benar ingin “putus dengan elite”, apa bukti bahwa kebijakan pemerintah memang perlu dikoreksi?. 2. Kalau “kontrak dengan elite” harus diganti “kontrak dengan rakyat”, seperti apa isi kontrak baru tersebut?

Apa Yang Perlu Dikoreksi ?

Jika Presiden  Prabowo memang ingin melakukan “putus dengan elite”, maka yang pertama-tama harus dibuktikan adalah di mana letak persoalan kebijakannya. Apakah ada kebijakan yang tidak mencapai target? Apakah program pemerintah tidak memberikan dampak sebagaimana yang dijanjikan? Apakah anggaran negara tidak menghasilkan manfaat yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan?

Apakah ada kementerian atau pejabat yang tidak mampu menerjemahkan visi Presiden menjadi program yang efektif? Atau justru masalahnya berada pada komunikasi pemerintah yang tidak mampu meyakinkan masyarakat bahwa berbagai kebijakan yang dijalankan memang memberikan manfaat?.Pertanyaan-pertanyaan ini  jauh lebih penting daripada sekadar memperdebatkan siapa elite yang berada di sekitar Presiden.

Salah satu indikator yang dapat digunakan adalah persepsi publik. Pemerintahan Prabowo-Gibran memang masih memiliki modal kepercayaan yang besar. Sejumlah survei menunjukkan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan masih relatif tinggi. Artinya, tidak tepat jika pemerintahan Prabowo langsung digambarkan sebagai pemerintahan yang telah kehilangan legitimasi publik.

Namun, pada saat yang sama, terdapat tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Ketika sebagian masyarakat mulai memberikan penilaian lebih kritis terhadap kondisi ekonomi, daya beli, lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, penegakan hukum maupun kualitas pelayanan publik, pemerintah tidak cukup menjawabnya dengan mengatakan bahwa tingkat kepuasan secara umum masih tinggi. Angka kepuasan bukan alasan untuk berhenti melakukan evaluasi. Justru ketika kepercayaan masih cukup tinggi, pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan koreksi sebelum ketidakpuasan berkembang menjadi krisis kepercayaan.

Hal tersebut menjadi semakin penting karena keberhasilan pemerintahan tidak dapat diukur hanya melalui stabilitas politik. Stabilitas memang diperlukan, tetapi stabilitas bukan tujuan akhir. Pemerintah memperoleh mandat bukan sekadar untuk menciptakan pemerintahan yang tenang dan koalisi yang solid, melainkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Pemerintah boleh mencatat pertumbuhan ekonomi yang positif, tetapi masyarakat akan mengajukan pertanyaan yang lebih sederhana: apakah pertumbuhan tersebut menciptakan pekerjaan? Apakah pendapatan mereka meningkat? Apakah harga kebutuhan pokok semakin terjangkau? Apakah usaha kecil berkembang? Apakah kelas menengah merasa lebih aman secara ekonomi? Dan apakah masyarakat miskin memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk keluar dari kemiskinan?

Di sinilah ukuran keberhasilan pemerintahan harus dikembalikan kepada kehidupan sehari-hari masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan dalam bentuk peningkatan kesejahteraan akan menciptakan jarak antara keberhasilan pemerintah di atas kertas dan pengalaman rakyat di lapangan.

Persoalan yang sama berlaku dalam pengelolaan anggaran negara. Pemerintah memiliki berbagai program prioritas dengan kebutuhan pembiayaan yang besar. Karena itu, semakin besar anggaran yang dikelola, semakin besar pula tuntutan agar setiap rupiah uang negara menghasilkan manfaat yang terukur. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa anggaran tidak hanya terserap, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan.

Dalam konteks inilah kemungkinan reshuffle kabinet seharusnya juga dibaca secara berbeda. Jika benar terjadi perubahan komposisi kabinet, publik tidak semestinya hanya sibuk memperdebatkan siapa menteri yang masuk dan siapa yang keluar. Yang lebih penting adalah mengapa seseorang diganti dan berdasarkan ukuran apa seseorang dipertahankan.

Jika pergantian menteri hanya menjadi bagian dari kompromi politik untuk menjaga keseimbangan antarpartai, maka reshuffle tidak banyak menjawab persoalan. Tetapi jika pergantian dilakukan berdasarkan evaluasi kinerja, kompetensi, integritas dan kemampuan mencapai target pemerintahan, maka reshuffle dapat menjadi instrumen koreksi yang sehat.

Pernyataan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi bahwa hingga saat ini belum ada rencana reshuffle dan bahwa apabila terjadi perubahan, prioritasnya adalah mengisi jabatan yang kosong, juga perlu ditempatkan dalam konteks tersebut. Pemerintah memang berhak menentukan kapan dan bagaimana melakukan perubahan kabinet. Namun, dari perspektif publik, setiap perubahan dalam struktur pemerintahan idealnya memiliki alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.Sebab persoalan utama bukanlah apakah Presiden terlalu dekat dengan elite. Persoalan utamanya adalah apakah kedekatan tersebut memengaruhi kualitas pemerintahan.

Jika tidak, maka tudingan mengenai dominasi elite hanya menjadi narasi politik. Tetapi jika terdapat bukti bahwa keputusan strategis pemerintah lebih mempertimbangkan kepentingan kelompok tertentu daripada kepentingan publik, maka kritik tersebut memiliki dasar yang lebih kuat dan pemerintah memang perlu melakukan koreksi.

Dengan demikian, jika Prabowo ingin “putus dengan elite”, yang seharusnya diputus bukan hubungan Presiden dengan partai politik atau tokoh-tokoh politik. Yang harus diputus adalah ketergantungan kebijakan negara terhadap kepentingan elite apabila kepentingan tersebut bertentangan dengan kepentingan rakyat.

Presiden tidak harus menjadi anti-elite. Presiden juga tidak harus membubarkan koalisi politiknya. Tetapi Presiden Prabowo harus memastikan bahwa siapa pun yang berada di dalam lingkaran kekuasaan memahami satu hal: jabatan publik bukan hadiah politik, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Pada akhirnya, bukti paling kuat bahwa kebijakan pemerintah perlu dikoreksi bukanlah pernyataan Rocky Gerung, bukan pula isu reshuffle yang beredar. Bukti itu harus terlihat dari hasil pemerintahan. Ketika program tidak mencapai target, anggaran tidak efektif, pelayanan publik tidak membaik, lapangan kerja tidak cukup tersedia, daya beli masyarakat tertekan, atau manfaat pertumbuhan ekonomi tidak dirasakan secara luas, maka koreksi memang diperlukan.

Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan, memperkuat ekonomi, menciptakan lapangan kerja, memperbaiki pelayanan publik dan mengelola keuangan negara secara bertanggung jawab, maka keberadaan koalisi besar dan kompromi politik tidak dengan sendirinya menjadi persoalan.

Kontrak Baru ; Seperti Apa Isinya?

Pemerintahan memang membutuhkan dukungan politik untuk menjalankan agenda legislasi, menyusun anggaran, dan memastikan program-program pembangunan dapat berjalan. Karena itu, persoalannya bukan bagaimana Prabowo menjadi Presiden yang “anti-elite”, melainkan bagaimana mengubah relasi dengan elite politik dari sekadar kompromi kekuasaan menjadi kerja sama politik yang tunduk pada kepentingan rakyat.

Dengan kata lain, yang perlu diubah bukan keberadaan koalisi, tetapi orientasi koalisi. Partai politik boleh berada di dalam pemerintahan, tetapi kepentingan partai tidak boleh menjadi ukuran utama dalam menentukan kebijakan negara. Jabatan publik boleh diberikan kepada kader partai, tetapi kompetensi, integritas dan kemampuan bekerja harus menjadi syarat utama. Dukungan politik boleh dibangun, tetapi dukungan tersebut harus dikonversikan menjadi kebijakan yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sinilah gagasan tentang “kontrak baru dengan rakyat” menjadi relevan. Kontrak tersebut tidak harus berbentuk dokumen politik formal yang ditandatangani Presiden dan seluruh rakyat Indonesia. Ia lebih tepat dimaknai sebagai kontrak kinerja pemerintahan, yaitu kesediaan Presiden untuk mengikat dirinya dan seluruh jajaran pemerintah pada target-target yang konkret, terukur, transparan dan dapat dievaluasi publik.

Kontrak pertama harus menyangkut pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa ekonomi tumbuh atau investasi meningkat. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi sesuatu yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Berapa banyak lapangan kerja baru yang tercipta?

Berapa besar peningkatan pendapatan masyarakat? Apakah daya beli meningkat? Apakah usaha mikro dan kecil berkembang? Apakah investasi yang masuk benar-benar menciptakan pekerjaan produktif bagi masyarakat Indonesia? Dengan demikian, angka pertumbuhan ekonomi tidak berhenti sebagai statistik makro, tetapi menjadi ukuran tentang apakah kehidupan masyarakat benar-benar mengalami perbaikan.

Hal ini penting karena pemerintah memiliki target pertumbuhan ekonomi yang cukup ambisius. Pertumbuhan harus didorong bukan sekadar untuk mengejar angka PDB, tetapi untuk memastikan bahwa manfaat pertumbuhan tersebar secara lebih luas. Rakyat pada akhirnya tidak bertanya berapa angka pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi bertanya apakah mereka memiliki pekerjaan, apakah penghasilan mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan apakah masa depan ekonomi mereka semakin baik.

Kontrak kedua adalah kontrak fiskal. Pemerintah harus berani membuka kepada publik berapa biaya setiap program, dari mana sumber pembiayaannya, siapa penerima manfaatnya dan apa ukuran keberhasilannya. Ketika pemerintah memproyeksikan defisit APBN 2026 sebesar sekitar 2,85 persen terhadap PDB, maka disiplin fiskal menjadi semakin penting. Setiap rupiah yang dibelanjakan negara harus memiliki alasan yang jelas dan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rakyat tidak cukup diberi tahu bahwa anggaran telah disusun dan kemudian direalisasikan. Yang lebih penting adalah apakah anggaran tersebut efektif. Jangan sampai ukuran keberhasilan pemerintah hanya berupa tingginya serapan anggaran, sementara manfaat program tidak sebanding dengan uang negara yang dikeluarkan. Kontrak fiskal berarti pemerintah harus berani mengatakan kepada rakyat: inilah uang yang kami gunakan, inilah alasan penggunaannya, inilah target yang ingin dicapai, dan inilah hasil yang akan kami pertanggungjawabkan.

Kontrak ketiga adalah kontrak pemberantasan korupsi dan kebocoran negara. Dalam konteks negara dengan anggaran yang sangat besar, pemberantasan korupsi tidak boleh hanya menjadi agenda penegakan hukum setelah sebuah kasus terjadi. Pencegahan kebocoran anggaran harus menjadi bagian dari desain pemerintahan. Sistem pengadaan, penyaluran bantuan, pembangunan infrastruktur, subsidi dan berbagai program pemerintah harus memiliki mekanisme pengawasan yang kuat.

Rakyat pada dasarnya tidak hanya membutuhkan program pemerintah, tetapi juga membutuhkan jaminan bahwa program tersebut tidak menjadi ladang transaksi politik. Inilah salah satu titik paling penting dalam gagasan “kontrak baru dengan rakyat”. Tidak boleh ada uang rakyat yang berubah menjadi alat untuk membeli loyalitas politik. Anggaran negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan, pembangunan dan kesejahteraan, bukan berhenti di antara kepentingan birokrasi, partai dan kelompok tertentu.

Kontrak keempat adalah kontrak pelayanan publik. Program-program besar pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis, pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, subsidi maupun berbagai program pemberdayaan ekonomi, pada akhirnya harus dinilai bukan berdasarkan besarnya anggaran atau kemegahan peluncurannya, melainkan berdasarkan dampaknya terhadap masyarakat.

Program Makan Bergizi Gratis, misalnya, bukan hanya harus dinilai dari berapa banyak porsi makanan yang dibagikan. Pemerintah harus mampu menunjukkan apakah program tersebut benar-benar meningkatkan kualitas gizi anak, mendukung tumbuh kembang, membantu keluarga, sekaligus memberikan dampak ekonomi kepada petani, nelayan, peternak, UMKM dan pelaku ekonomi lokal. Demikian pula program kesehatan dan pendidikan tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran, tetapi dari apakah masyarakat memperoleh akses pelayanan yang lebih baik.

Dengan pendekatan seperti itu, setiap program pemerintah memiliki rantai pertanggungjawaban yang jelas: anggaran, program, target, hasil dan dampak. Inilah yang membedakan antara pemerintahan yang sekadar menjalankan program dengan pemerintahan yang benar-benar bekerja berdasarkan hasil.

Kontrak kelima, dan mungkin yang paling sensitif secara politik, adalah kontrak politik yang transparan. Jika Presiden melakukan reshuffle atau mengangkat pejabat baru, publik berhak mengetahui alasan dan ukuran yang digunakan. Apakah seseorang dipilih karena kompetensinya? Karena integritasnya? Karena rekam jejak dan keberhasilannya? Ataukah karena ia mewakili kepentingan partai tertentu?

Tentu tidak realistis mengharapkan politik sepenuhnya bebas dari pertimbangan politik. Tetapi dalam pemerintahan modern, pertimbangan politik seharusnya tidak mengalahkan pertimbangan kompetensi dan kinerja. Seorang menteri boleh berasal dari partai politik, tetapi setelah menduduki jabatan publik, ia harus bekerja untuk kepentingan negara. Seorang pejabat boleh memiliki latar belakang politik, tetapi ukuran keberhasilannya harus tetap dapat diuji melalui target dan hasil kerja.

Karena itu, jika reshuffle benar-benar terjadi, momentum tersebut seharusnya tidak dipandang sekadar sebagai pergantian nama-nama menteri. Reshuffle harus menjadi kesempatan bagi Presiden untuk memperjelas arah pemerintahannya. Apakah kabinet tetap akan dikelola terutama berdasarkan keseimbangan kekuatan politik, atau mulai ditegaskan sebagai kabinet berbasis kompetensi, kinerja dan pencapaian target?

Di sinilah Presiden Prabowo mempunyai kesempatan untuk membuktikan bahwa gagasan mengenai “kontrak baru dengan rakyat” bukan sekadar slogan. Jika ada menteri yang kinerjanya buruk, harus ada keberanian untuk menggantinya. Jika ada pejabat yang berprestasi, harus ada keberanian untuk mempertahankannya meskipun tidak memiliki kendaraan politik yang kuat. Jika sebuah program gagal mencapai target, pemerintah harus berani mengakui dan memperbaikinya. Sebaliknya, jika sebuah program berhasil, pemerintah harus memastikan keberhasilannya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

Dengan demikian, “kontrak baru dengan rakyat” sesungguhnya bukanlah ajakan kepada Prabowo untuk memutus hubungan dengan semua elite politik. Justru sebaliknya, elite politik tetap diperlukan dalam sistem demokrasi. Tetapi hubungan tersebut harus ditempatkan dalam kerangka yang lebih sehat: elite mendukung pemerintahan karena kepentingan nasional, bukan pemerintahan berjalan demi memuaskan kepentingan elite.

Di sinilah perbedaan antara politik bagi-bagi kekuasaan dan politik berbasis kinerja menjadi sangat penting. Dalam politik bagi-bagi kekuasaan, pertanyaan utamanya adalah siapa mendapatkan posisi, siapa mendapatkan akses dan siapa mendapatkan pengaruh. Dalam politik berbasis kinerja, pertanyaannya berubah menjadi: siapa yang mampu bekerja, apa hasilnya, dan apa manfaatnya bagi rakyat?

Jika Presiden Prabowo mampu mengubah paradigma tersebut, maka koalisi besar yang selama ini sering dipersepsikan sebagai simbol kompromi elite justru dapat diubah menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan. Partai-partai politik tetap berada dalam pemerintahan, tetapi mereka tidak lagi menjadi tujuan. Mereka menjadi sarana untuk menjalankan agenda negara.

Pada akhirnya, kontrak baru dengan rakyat harus sederhana tetapi tegas: pemerintah bekerja, rakyat menilai; pemerintah menetapkan target, rakyat mengawasi; pemerintah menggunakan uang negara, rakyat berhak mengetahui hasilnya. Tidak ada lagi ukuran keberhasilan yang hanya berdasarkan seberapa besar anggaran terserap, seberapa banyak pejabat dilantik, atau seberapa besar koalisi yang berhasil dibangun.

Ukuran keberhasilan harus dikembalikan kepada hal-hal yang benar-benar dirasakan masyarakat: pekerjaan tersedia, pendapatan meningkat, harga kebutuhan terjangkau, pendidikan dan kesehatan membaik, kemiskinan berkurang, pelayanan publik semakin mudah, hukum semakin adil dan uang negara dikelola secara bertanggung jawab.

Karena itu, apabila benar Prabowo ingin mengganti “kontrak dengan elite” menjadi “kontrak dengan rakyat”, maka kontrak tersebut harus diwujudkan dalam lima hal yang dapat diukur: pertumbuhan yang menciptakan pekerjaan, fiskal yang sehat dan transparan, negara yang bebas dari kebocoran dan korupsi, pelayanan publik yang menghasilkan manfaat nyata, serta politik pemerintahan yang menempatkan kompetensi dan kinerja di atas kepentingan bagi-bagi kekuasaan.